ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset

jpnn.com
1 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11) kemarin atas dugaan pelanggaran etik terkait proses pengesahan RUU Perampasan Aset.

Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyebut parlemen mengabaikan aturan yang mengatur rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat.

BACA JUGA: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, IMM Apresiasi Komitmen Dasco

"Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III," kata dia kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

Dia menyebutkan aturan menyebutkan rancangan perlu disebarluaskan, tetapi masyarakat sipil sampai pengesahan RUU Perampasan Aset tak pernah menerima draf aturan.

BACA JUGA: Menhan Sjafrie Datang ke DPR di Tengah Isu Dasco Didukung Jadi Wapres

"Kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website website milik DPR," lanjut Ibrahim.

ICW berharap MKD segera memproses dugaan pelanggaran etik dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset yang disahkan Kamis kemarin.

BACA JUGA: Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Kupang, Komisi XIII DPR Tegaskan Tak Ada Restorative Justice

"Surat pengaduannya sudah diterima di sekretariat dan sudah diberikan nomor," ujar Ibrahim.

Dia mengatakan aduan ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset pada Kamis kemarin membantah pernyataan parlemen yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset sudah transparan.

"ICW membantah DPR dalam hal ini Komisi III telah terbuka dalam membuat dan merumuskan undang-undang perampasan aset," lanjut Ibrahim.

Dia menuturkan 100 kelompok yang pernah diundang DPR membahas RUU Perampasan Aset tak berarti ketika parlemen tak pernah membuka draf aturan tersebut.

ICW, lanjutnya, belum pernah pula diajak DPR membahas RUU Perampasan sampai disahkan dalam rapat paripurna.

Dia mengatakan sampai kini pihaknya menyoroti ketentuan illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan tidak wajar yang tak masuk rezim RUU Perampasan Aset.

Ibrahim menyebut delik illicit enrichment sebenarnya menjadi harapan dari KPK untuk bisa dimasukkan ke RUU Perampasan Aset.

"Artinya para pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya dengan undang-undang yang disahkan saat ini belum tentu bisa dijerat," lanjutnya.

ICW juga menyoroti permasalahan pemutihan kasus korupsi di masa lalu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi tak bisa dipulihkan memakai RUU Perampasan Aset.

Selanjutnya, kata Ibrahim, ICW menyoroti sentralisasi badan yang diubah ke dalam Perpres untuk nantinya di bawah Presiden RI.

"Tiga hal ini adalah hal yang sangat krusial yang harusnya diperbincangkan kepada publik secara luas sebelum diundangkan," katanya. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komisi D DPRD DKI Tanggapi Rencana Kenaikan Harga Tiket Ragunan, Ini Harapannya


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Wall Street Babak Belur di Tengah Euforia IPO Anthropic
• 5 jam lalukatadata.co.id
thumb
Heboh Massa Geruduk Kantor Tenun Tonic di Kalideres, Polisi Beri Penjelasan
• 5 jam lalutvonenews.com
thumb
Insiden Kilang PPSDM Migas Cepu Terkendali, Kemen ESDM Investigasi Penyebab
• 17 jam lalutvonenews.com
thumb
Adu HP Gaming: Redmi Turbo 5 vs Poco X8 Pro, Mana yang Lebih Tangguh untuk Main Seharian?
• 9 jam laluviva.co.id
thumb
Indonesia Dorong Kerja Sama ASEAN Cegah Kebakaran Gambut dan Kabut Asap Lintas Negara di COP31
• 9 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.