- Bagaimana proses persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU di DPR?
- Apa saja yang diatur dalam UU Perampasan Aset?
- Mengapa Mahfud MD menilai UU Perampasan Aset kurang menggigit?
- Mengapa masyarakat sipil menilai pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan?
- UU Perampasan Aset bentuk dua badan baru, bagaimana nasib badan serupa di aparat penegak hukum?
Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). DPR menyatakan pengesahan ini telah mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan.
Rapat Paripurna DPR itu dipimpin Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR, yakni Sari Yuliati, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dihadiri 254 anggota DPR dan perwakilan pemerintah dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.





