Mahfud MD Ingatkan Prabowo! Sidang MPR Pengganti Gibran Bisa Tidak Sah Jika Abaikan Aturan 14 Hari Kerja

disway.id
26 menit lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan peringatan penting terkait rencana penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencermati secara serius ketentuan waktu pengajuan calon wakil presiden pengganti.

Menurut Mahfud MD, terdapat persoalan terkait penghitungan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden baru yang harus diperhatikan sebelum MPR menggelar sidang pada 9 Desember 2026.

Mahfud mengingatkan, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti, pelaksanaan Sidang MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum.

Bahkan, ia menilai sidang tersebut bisa menjadi tidak sah apabila ketentuan mengenai batas waktu pengajuan calon tidak dipenuhi.

Peringatan itu disampaikan Mahfud melalui pesan yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR RI.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar proses pergantian wakil presiden tidak menimbulkan persoalan konstitusional maupun polemik politik baru.

BACA JUGA:Putin Puji Kekuatan Ekonomi RI di KTT APEC 2026, Siap Rencana Perjanjian Kerjasama 2027?

Mahfud Soroti Aturan 14 Hari Kerja

Salah satu hal yang menjadi perhatian Mahfud adalah ketentuan pengajuan calon wakil presiden pengganti sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR dalam waktu 14 hari sebelum sidang digelar.

Namun, Mahfud menemukan adanya ketentuan yang perlu disinkronkan antara UUD 1945, Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Tata Tertib MPR.

Menurutnya, UU MD3 dan Tata Tertib MPR secara tegas menggunakan pengertian hari sebagai hari kerja, bukan hari kalender.

Perbedaan penafsiran tersebut dinilai tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi keabsahan proses pengambilan keputusan di lembaga negara.

"Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR," demikian penjelasan Mahfud.

  • 1
  • 2
  • 3
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Di Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Menteri Imipas Ungkap Berhasil Tekan Overload Lapas dan Rutan
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Dirjen Imigrasi Ingatkan WNI: Jadi Tentara Bayaran Asing Bisa Kehilangan Kewarganegaraan dan Nyawa
• 21 jam laluokezone.com
thumb
Usai Digeruduk, Polisi Sebut Ruko Tenun Tonic Hentikan Kegiatan Operasionalnya
• 2 jam lalutvonenews.com
thumb
Pabrik BYD di Subang Digeruduk Ormas, Dedi Mulyadi Tegaskan akan Turun Tangan
• 5 jam lalutvonenews.com
thumb
Dirut PNM Diakui Jadi Katalisator Kemandirian Pengusaha Ultra Mikro, Ini Perannya
• 15 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.