Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui penguatan neraca pangan wilayah jawa, terutama guna mengantisipasi dapak El-Nino terhadap produktifitas ketahanan pangan.
Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 yang bertajuk “Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional” di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026) merupakan upaya mewujudkan neraca pangan yang akurat, konsisten, dan akuntabel.
Ibrahim Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengatakan penguatan neraca pangan menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga.
“Penguatan neraca pangan menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, kita berharap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal sehingga stabilitas harga pangan tetap terjaga,” ucapnya.
Penguatan neraca pangan Jawa diarahkan pada peningkatan akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan antarwilayah, khususnya pada simpul perdagangan utama. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan yang lebih komprehensif sebagai acuan perumusan kebijakan.
Selain mengantisipasi dampak El Nino, penguatan neraca pangan juga menjadi perhatian seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gustanty Dian Fitrilia Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa di wilayah Jawa terdapat 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 35,19 juta penerima manfaat.
Besarnya kebutuhan pangan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih terukur. BGN juga mengusulkan pengembangan integrasi data dan sistem peringatan dini early warning system untuk memperkuat akurasi proyeksi kebutuhan serta mengantisipasi risiko ketidakseimbangan pasokan pangan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dirumuskan lima arah penguatan neraca pangan. Pertama, optimalisasi neraca pangan sebagai sistem peringatan dini ketahanan pasokan dan stabilitas harga. Kedua, penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola data. Ketiga, digitalisasi dan integrasi data antarinstansi. Keempat, penyempurnaan metodologi pengumpulan serta penyusunan data. Kelima, perluasan pencatatan arus perdagangan komoditas pangan prioritas di simpul perdagangan utama.
Melalui berbagai langkah tersebut, penguatan neraca pangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antardaerah, mengantisipasi gangguan pasokan, serta mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah Jawa.(fia/ipg)




