JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan presiden dan pimpinan MPR RI terkait potensi tak sahnya Sidang MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Menurut Mahfud, sidang tersebut memiliki potensi tak sah apabila presiden belum mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran sesuai ketentuan waktu yang berlaku.
Baca Juga
Menhut Janji tak akan Pernah Terbitkan Izin Pertambangan di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
Kronologi Peristiwa Viral Satpam PIK Naik Kap di Tas Mobil yang Dikemudikan Polisi
Bertemu Xi Jinping, Prabowo Bahas Kerja Sama Laut China Selatan
"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujarnya lewat keterangan di akun X-nya Jumat (20/11/2026).
Mahfud kemudian menjelaskan sejumlah alasan yang mendasari pandangannya tersebut. Pertama, menurutnya, UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wakil presiden dilakukan 14 hari sebelum Sidang MPR.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, Mahfud menyebut Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan Tata Tertib MPR menegaskan bahwa pengertian hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender. "(Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah 'hari kerja', bukan hari kalender," katanya.
Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang MPR ditunda dan disesuaikan dengan hitungan 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wakil presiden dari presiden.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," jelasnya.
Mahfud mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, maka jadwal sidang perlu disesuaikan menjadi 10 Desember 2026."Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026," jelas Mahfud.
Menurutnya, penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan menghitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahan nama calon kepada MPR, termasuk apabila presiden baru menyerahkan nama setelah kembali dari RRC.
Dia menambahkan bahwa penyesuaian jadwal berdasarkan hitungan 14 hari kerja tersebut dapat menjadi langkah untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Mahfud juga mengingatkan bahwa penghitungan tersebut tetap harus memperhatikan batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. "Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," jelasnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)