jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Dia menilai pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.
BACA JUGA: ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset
Namun, menurut Benny, keberhasilan aturan tersebut tidak cukup hanya ditentukan oleh kelengkapan materi undang-undang.
Integritas aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penentu.
BACA JUGA: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, IMM Apresiasi Komitmen Dasco
"Sebaik dan sekomprehensif apa pun materi muatan dalam sebuah undang-undang, efektivitasnya di lapangan pada akhirnya sangat bergantung pada tiga hal: kualitas manusianya, integritas aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat," kata Benny melalui akun @BennyHarmanID di X, Jumat (20/11).
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum.
BACA JUGA: RUU Perampasan Aset Disahkan, Legislator Singgung Pembentukan Badan Independen
Dia menyebut pengesahan UU Perampasan Aset baru menyentuh aspek pembaruan substansi hukum.
Sementara itu, pembenahan struktur dan budaya hukum masih membutuhkan perhatian serius.
Benny juga menyoroti rencana pembentukan badan khusus yang akan menangani pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Menurut dia, badan tersebut akan memiliki kewenangan besar, mulai dari penelusuran, pembekuan, hingga penyitaan aset yang diduga berasal dari kejahatan.
Karena itu, pengawasan terhadap lembaga tersebut tidak boleh diabaikan.
"Di titik inilah kewaspadaan konstitusional kita harus bekerja," ujarnya.
Benny mengingatkan agar kewenangan badan khusus itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Dia menegaskan, perampasan aset harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak boleh mengorbankan hak milik warga negara.
Penegakan hukum juga harus mampu membedakan pelaku kejahatan ekonomi dengan pengusaha yang menjalankan usaha secara sah dan taat hukum.
"Perlindungan terhadap hak milik warga negara dan prinsip due process of law tidak boleh dikorbankan atas nama percepatan pemulihan aset," tegasnya.
Selain itu, Benny menilai instrumen hukum untuk merampas aset hasil korupsi sebenarnya sudah tersedia melalui sejumlah undang-undang lain.
Persoalan utamanya terletak pada komitmen dan integritas aparat dalam menjalankan aturan tersebut.
Dia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya hukum yang menjunjung supremasi hukum tanpa intervensi politik.
Benny mengajak masyarakat, media, dan lembaga pengawas ikut mengawal penerapan UU Perampasan Aset.
Dia berharap regulasi tersebut benar-benar menjadi instrumen pemberantasan kejahatan, bukan justru membuka ruang kesewenang-wenangan.
"Pengesahan UU Perampasan Aset dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita sambut dengan gembira, namun ini bukanlah garis finis, melainkan titik awal dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar," pungkasnya. (kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra




