JAKARTA, KOMPAS.TV - Penumpukan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, menjadi sorotan.
Deretan mobil pikap dan truk tersebut terparkir di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di kawasan Nusa Kirana.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan aset daerah hingga kesiapan operasional koperasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ombudsman RI turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Berikut fakta-fakta di balik polemik penumpukan mobil Kopdes di Rorotan.
Baca Juga: Potret Mobil Kopdes Terpakir di Lahan BUMD DKI di Cilincing| KOMPAS MALAM
Fakta-Fakta Penumpukan Mobil Kopdes1. Kendaraan Kopdes Menumpuk di Rorotan
Mobil pikap dan truk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terlihat memenuhi lahan kosong di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, pada Senin (16/11/2026).
Mengutip Antara, terdapat pula ekskavator yang terparkir di lokasi. Sementara itu, papan informasi di area tersebut mencantumkan keterangan "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya".
2. Pramono Sebut Penggunaan Lahan Hanya Sementara
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut lahan tersebut hanya digunakan sementara untuk parkir kendaraan Kopdes. Ia menegaskan tidak ada kerja sama permanen dengan pihak koperasi.
"Hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
3. Pramono Minta Penggunaan Aset Dievaluasi
Meski bersifat sementara, Pramono meminta jajarannya mengevaluasi penggunaan aset Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemanfaatan lahan.
"Tentunya sekali lagi saya meminta kepada jajaran, apa pun yang diambil harus transparan dan terbuka," ujar Pramono.
"Jadi, intinya tidak ada kerja sama yang permanen, ini hanya bersifat sementara dan saya minta untuk dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut,"
Baca Juga: Ombudsman Respons Kendaraan Kopdes Menumpuk di Rorotan Jakut, Minta Operasional Dipercepat
4. Ombudsman Ingatkan Kendaraan Jangan Terlantar
Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengingatkan agar kendaraan operasional Kopdes tidak dibiarkan terbengkalai karena dapat memunculkan persoalan baru.
"Mengenai bertumpuknya mobil KDKMP, kami juga mendorong jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan karena ini kan juga nanti akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru," kata Radian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menduga penumpukan terjadi karena operasional Kopdes di sejumlah daerah belum berjalan maksimal.
"Kami mendorong segeranya beroperasi KDKMP. Mungkin ini karena belum beroperasinya secara maksimal KDKMP yang ada di beberapa daerah sehingga masih ada penumpukan-penumpukan kendaraan operasional," ujarnya.
5. Ombudsman Soroti Peran Kementerian Koperasi dan Agrinas
Ombudsman RI juga mengawasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang melibatkan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Dalam siaran pers Nomor 075/HM.01/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, Ombudsman menyebut pengawasan mencakup 10 indikator, termasuk model bisnis, pembentukan koperasi, pendampingan SDM, manajemen digital, hingga kelayakan dan perizinan pembangunan gerai.
Pengawasan terhadap Kementerian Koperasi mencakup pembinaan dan pendampingan koperasi. Sementara itu, pengawasan terhadap Agrinas meliputi kepastian status lokasi serta prosedur administrasi pembangunan gerai.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- penumpukan mobil kopdes
- koperasi desa merah putih
- KDMP
- rorotan
- jakarta utara





