Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang terkait Dugaan Makar Penyadapan Prabowo

rctiplus.com
14 jam lalu
Cover Berita
Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang terkait Dugaan Makar Penyadapan PrabowoNasional | sindonews | Jum'at, 20 November 2026 - 11:33Dengarkan Berita

Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menggeledah rumah di Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di Bogor dan Tangerang," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Effendi Gazali: Makar!

Adanya operasi penindakan tersebut yang menjadi alasan kegiatan ekspose perkara dugaan makar dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Jumat (20/11/2026) ditunda pekan depan.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko aktivitas makar. Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko telah dipecat sebagai anggota Polri.

Baca Juga:Gerindra Evaluasi Kabinet Merah Putih: 42 Menteri dan Wamen Dinilai Tak Kerja Sesuai KPI

Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Empat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Siklon Akvan dan Bibit Siklon 96S Terpantau Dekat Indonesia, BMKG Minta Warga Waspada
• 17 jam lalurctiplus.com
thumb
Arti Mimpi Patung Bisa Jadi Pertanda Perilaku hingga Rasa Takut, Simak Penjelasannya di Sini!
• 9 jam lalugrid.id
thumb
Akses Cip Canggih Dibatasi AS, Rencana AI Tiongkok Terancam
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kemhan Ajak Pengusaha Muda Perkuat Pertahanan Ekonomi Nasional
• 22 jam lalurepublika.co.id
thumb
Stefan William Kembali ke Sinetron RCTI Lewat Tertulis Untuk Kita, Kini Kurangi Jadwal Streaming Mobile Legends
• 7 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.