YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut UU Perampasan Aset yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pepesan kosong.
Pernyataan itu disampaikan Pukat UGM setelah menelaah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi DPR.
"Setelah menelaah PUKAT menyimpulkan bahwa RUU ini bermasalah baik dari sisi formil yaitu cara pembentukannya tertutup dan secara materiil isinya pepesan kosong," tulis Pukat dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD terkait UU Perampasan Aset
Proses pembentukan peraturan menjadi satu dari sepuluh poin catatan Pukat UGM atas draf RUU dan pengesahannya sebagai undang-undang.
Pukat menyoroti tidak dibukanya draf RUU kepada publik. Lembaga ini sendiri mengaku mendapatkan draf dari para jurnalis pada Rabu (18/11/2026).
Menurut lembaga ini, tidak adanya draf bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Selain itu, ada 9 poin lain yang menjadi catatan kritis lembaga yang pernah dipimpin Zainal Arifin Mochtar ini.
10 Poin Kelemahan UU Perampasan AsetBerikut sepuluh poin dan penjelasan singkat 10 poin kelehaman UU Permapasan Aset menurut KPK.
1. Harta tidak wajar tidak dapat dirampas
Tanpa mekanisme perampasan harta tidak wajar yang dikaitkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pejabat yang kekayaannya tidak masuk akal tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka.
2. Perampasan tetap bergantung pada perkara pidana
Pukat menyoroti Pasal (6), Pasal (13), dan Pasal (9) yang membuat perampasan tanpa putusan pidana hanya menjadi bayangan perkara pidana, bukan mekanisme kebendaan (in rem) yang berdiri sendiri seperti klaim Penjelasan Umum RUU. Menurut Pukat, Rumusan ini bahkan mundur dari Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor, yang menegaskan bahwa putusan bebas tidak menghapus hak negara untuk menuntut kerugian.
Baca Juga: ICW Beberkan 3 Poin Keberatan dalam UU Perampasan Aset
3. Aset hasil kejahatan masa lalu tidak tersentu
Pasal 72 membatasi perampasan pada tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku. Akibatnya, seluruh aset korupsi yang sudah ada hari ini, termasuk yang disembunyikan selama bertahun-tahun, tidak dapat dirampas melalui undang-undang ini.
4. Berlakunya digantung tanpa batas waktu
Pasal 74 menunda berlakunya undang-undang sampai dua belas bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk badan pengelola aset serta badan pengawas. Tidak ada tenggat pembentukan kedua badan tersebut.
5. Lebih lemah dari KUHAP
Pemblokiran aset dalam RUU hanya tujuh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja, lalu berakhir demi hukum (Pasal 19). Penghentian transaksi hanya lima hari kerja ditambah lima belas hari kerja (Pasal 16). Sebaliknya, KUHAP memberi waktu pemblokiran sampai satu tahun, dapat diperpanjang dua kali enam bulan, dan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak (Pasal 140).
6. Negara tidak dapat mengajukan kasasi
Hak kasasi hanya diberikan kepada pihak yang keberatan (Pasal 47), sehingga negara tidak dapat melawan putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan perampasan. Tidak ada pula mekanisme untuk mempertahankan blokir selama upaya hukum berjalan. Permohonan juga gugur bila jaksa sekali saja tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah (Pasal 35), sementara pihak yang keberatan diberi tiga kali panggilan.
7.Ambang batas minimum aset Rp1 miliar
Batas nilai minimum aset (Pasal 6 ayat (2)) diukur pada nilai saat aset diperoleh dan tidak jelas apakah dihitung per aset atau secara keseluruhan. Pelaku cukup memecah asetnya menjadi bagian-bagian di bawah Rp1 miliar untuk lolos.
8. KPK tidak diberi peran
Permohonan perampasan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (Pasal 9). Komisi Pemberantasan Korupsi tidak disebut sama sekali, sehingga perkara korupsi yang disidik KPK harus diserahkan ke Kejaksaan bila hendak dirampas melalui jalur ini.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Bakal Ada Dua Badan Baru, Ini Fungsinya
9.Cakupan sempit
Tindak pidana pencucian uang, yang menjadi sarana utama menyembunyikan hasil korupsi, tidak termasuk dalam daftar tindak pidana (Pasal 4). Aset yang dipakai sebagai sarana kejahatan dibatasi pada benda bergerak berwujud, lebih sempit dari KUHP Pasal 91 dan UU Tipikor Pasal 18 yang menjangkau benda tidak bergerak, benda tidak berwujud, dan perusahaan.
10. Tumpang tindih perumusan
Sebagian besar yang ditawarkan draf, seperti perampasan hasil dan keuntungan tindak pidana, perampasan aset yang pemiliknya tidak diketahui, dan penjualan dini benda sitaan, sudah tersedia dalam KUHP dan KUHAP yang berlaku sejak 2026.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Gregorius Tri Hendrawan Manurung Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- Pukat UGM
- UU Perampasan Aset





