Soal Pengesahan UU Perampasan Aset, KPK Dorong Kriminalisasi 4 Delik Korupsi Baru

disway.id
12 menit lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan, lembaga antirasuah akan patuh dan taat dalam mengimplementasikan setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Yang pertama, KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," ujar Budi, Jumat, 20 November 2026.

BACA JUGA:KPK Bongkar Modus Korupsi Proyek BNPB, Perusahaan Pinjam Bendera hingga Fee untuk Pejabat

Menurutnya, kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset selaras dengan semangat KPK, yang tidak hanya konsen dengan penegakan hukum.

Namun, efek jera dengan perampasan aset dari pelaku tindak pidana.

"Dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya konsern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Budi, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. 

"Dengan upaya-upaya korektif itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa," ungkap Budi.

BACA JUGA:Staf Ditahan Dalam Dugaan Kasus Dana Hibah Jatim, Anwar Sadad Justru Mangkir dari Panggilan KPK

Termasuk juga setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK harapannya juga menjadi objek-objek edukasi.

"untuk pembelajaran masyarakat supaya memberikan efek gentar untuk kemudian tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi," tegasnya.

Kendati UU Perampasan Aset telah disahkan, KPK menilai penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia masih membutuhkan terobosan regulasi lainnya. 

Budi menyebut perlunya mengadopsi empat jenis delik korupsi yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) ke dalam sistem hukum nasional.

Budi menilai keempat delik tersebut sangat krusial untuk segera dibahas demi mempersempit ruang gerak koruptor di berbagai sektor.

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
8 Polisi Diperiksa Buntut Tewasnya Istri Terduga Pengedar Narkoba di Pelalawan
• 14 jam lalurctiplus.com
thumb
Neraca Pembayaran RI Berbalik Surplus, Tembus US$100 Juta di Q3
• 2 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Jelang Pembukaan Permata Bank Gaikindo Jakarta Auto Week 2026
• 6 jam lalukompas.id
thumb
Berkat Sekolah Rakyat, Gus Ipul Raih Penghargaan Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan Kelompok Rentan
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Margin Pakan CPIN dan JPFA Terendah Sejak 2022, Simak Prospek Saham Poultry
• 3 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.