BNPT perkuat tata kelola deradikalisasi bersama pemangku kepentingan

antaranews.com
32 menit lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat tata kelola pelaksanaan deradikalisasi melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemutakhiran data mantan narapidana terorisme (napiter), serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD), yakni meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antarinstansi, melakukan pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat, dan memperkuat monitoring serta evaluasi terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan.

"Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan," kata Eddy dalam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri pada 18–19 November 2026 di Jakarta.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan intervensi deradikalisasi berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan hingga proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Eddy juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dapat menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa deradikalisasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga. Selain BNPT, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta unsur masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses deradikalisasi.

"Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," ujarnya.

Dari perspektif pelaksanaan program, Direktur Eksekutif YPP Khariroh Maknunah menekankan pentingnya kesinambungan deradikalisasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana terorisme, hingga pendampingan setelah mereka kembali ke masyarakat. YPP berkomitmen mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam setiap tahapan tersebut.

Sebagai langkah konkret, rapat koordinasi membahas dua klaster utama. Pertama, Klaster Identifikasi yang berfokus pada penyelarasan alat ukur dan asesmen, indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan napiter. Penguatan aspek ini diperlukan agar kebutuhan dan perkembangan setiap individu dapat diidentifikasi sebagai dasar penentuan program intervensi.

Kedua, Klaster Pembinaan yang membahas integrasi program lintas instansi, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan dan pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

Melalui penguatan kedua klaster tersebut, TKPD diharapkan mampu mendorong pelaksanaan deradikalisasi yang lebih terarah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyelarasan intervensi, hingga pemantauan keberlanjutan program. Pendekatan ini juga menempatkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi sosial mantan napiter.

TKPD merupakan forum koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan instansi terkait untuk menyelaraskan informasi, memetakan kontribusi program, memperjelas pembagian peran, serta merumuskan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

Melalui penguatan koordinasi dan integrasi program ini, BNPT mendorong deradikalisasi tidak berhenti pada proses pembinaan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas individu, ketahanan keluarga, kemandirian ekonomi, dan penerimaan sosial. Dengan demikian, proses reintegrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Tok! PSSI dan FFI Gelar KLB pada 11 Desember 2026 untuk Pilih Ketua, Persilakan Michael Sianipar Maju Lagi Jika Percaya Diri
• 16 jam lalubola.com
thumb
8 Tips Membuat Makeup Lebih Awet Tanpa Touch Up Terus-menerus
• 20 jam lalubeautynesia.id
thumb
KDM Targetkan Investasi Jabar Tembus Rp314 Triliun pada 2027, Segera Benahi Infrastruktur
• 42 menit lalurepublika.co.id
thumb
Presiden Prabowo Tekankan Penguasaan AI di APEC, Bahlil Dorong Energi Andal dan Bersih
• 5 jam laluantaranews.com
thumb
Antisipasi Lonjakan Nataru, ASDP Tambah Kapasitas Buffer Zone di Ketapang
• 5 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.