jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro membantah tudingan DPR tidak transparan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan proses pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui sejumlah mekanisme partisipasi publik.
BACA JUGA: Benny K Harman Beri Catatan soal UU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Macan Kertas
Dede menyampaikan hal itu untuk merespons pengaduan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR dan pemerintah," kata Dede, Jumat (20/11).
BACA JUGA: ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset
Dia membeberkan Komisi III DPR RI bersama Badan Keahlian DPR telah menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, DPR juga melakukan kunjungan ke 15 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.
BACA JUGA: Ini Poin-Poin Krusial UU Perampasan Aset, Catat ya
"Artinya, proses penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Bahkan dalam masa reses, komunikasi dan diskusi dengan masyarakat tetap berjalan," ujarnya.
Dede juga mengungkapkan sepanjang 2026 DPR menerima 19 permohonan dan masukan tertulis khusus mengenai RUU Perampasan Aset.
Berbagai masukan tersebut berisi dukungan, usulan penyempurnaan, hingga keberatan terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut.
Terkait keterbukaan dokumen, Dede menyebut masyarakat bisa mengakses materi pembahasan melalui situs resmi DPR RI, TVR Parlemen, dan kanal YouTube DPR.
Dia juga memastikan draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 telah diunggah ke laman Partisipasi Legislasi DPR RI.
"Berdasarkan klarifikasi yang telah disiapkan, draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 juga telah diunggah melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI," tuturnya.
Dede menambahkan Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad sejak awal memberikan perhatian terhadap pembahasan regulasi tersebut.
Menurut dia, seluruh tahapan legislasi telah berjalan melalui mekanisme kelembagaan DPR bersama pemerintah sesuai ketentuan UU MD3.
Sementara itu, ICW sebelumnya mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11).
Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyebut pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik karena DPR dinilai tidak menyebarluaskan draf RUU Perampasan Aset kepada masyarakat.
"Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR," kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ibrahim juga mengaku ICW tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pembahasan maupun perumusan RUU tersebut.
Pengaduan itu merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan koalisi pada 16 November 2026.
DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11). (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra




