JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp67 triliun untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"PBI, udah saya kasih kan ya, jadi di tahun 2026 di dalam APBN 2026 memang ada anggaran tambahan untuk jaminan kesehatan nasional," katanya, Jumat, 20 November 2026.
Suahasil menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil penambahan dana sebesar Rp 20 triliun dari alokasi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp47 triliun.
BACA JUGA:Satgas BLBI Bubar, Kemenkeu Lanjutkan Penagihan Lewat DJKN dan PUPN
"Jadi kalau seingat saya untuk PBI itu totalnya adalah Rp47 triliun dengan ditambahkan Rp20 triliun berarti menjadi Rp67 triliun dari APBN tahun 2026," jelasnya.
Dari total tambahan Rp20 triliun yang dialokasikan, Kementerian Keuangan baru merealisasikan separuhnya atau sebesar Rp 10 triliun.
Sementara itu, sisa Rp10 triliun lainnya masih tertahan dan dijadwalkan baru akan dicairkan pada penghujung tahun ini.
"Sudah direalisasikan Rp10 triliun, nah Rp10 triliun lagi akan kita realisasikan bulan November atau awal Desember ini pasti sebelum akhir tahun untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan," ucapnya.
Suahasil menyebut pencairan sisa anggaran tersebut dibutuhkan untuk menambal kebutuhan likuiditas BPJS Kesehatan yang harus membayarkan klaim ke berbagai fasilitas kesehatan.
BACA JUGA:Ungkap 2 Keunggulan Menkeu Suahasil Nazara, Qodari: Paham Seluk-Beluk Fiskal Kemenkeu
"Karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai klaim," pungkasnya.
Di sisi lain, besaran tarif iuran per jiwa bagi peserta PBI JKN yang dinilai belum mengalami penyesuaian atau kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
"Anggaran dari APBNnya kan naik," katanya singkat.





