jpnn.com - JAMBI - Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat untuk beroperasi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: BGN Punya Daftar Daerah Prioritas, Mas Dar Genjot MBG 2.0
Sudaryono mengatakan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
BGN tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.
BACA JUGA: Mas Dar BGN Membenahi MBG, 3 Kebijakan Pengawasan Diperketat
Hal tersebut disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.
BACA JUGA: APKASI Apresiasi Kepala BGN Sudaryono, Dukung MBG Jadi Penilaian Insentif Fiskal
Menurutnya, berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terjadi, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.
Ia mencontohkan, penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak, serta kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan yang seharusnya berada di freezer tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka, dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.
Karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.
Sudaryono menjelaskan, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi sampai memenuhi persyaratan tersebut.
"SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi," tuturnya.
Mas Dar juga mengungkapkan bahwa BGN pernah menemukan sejumlah dapur dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kelayakan, seperti dapur yang berada bersebelahan dengan kandang kambing maupun dapur yang di bagian atasnya terdapat sarang burung walet.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kebersihan dan keamanan proses pengolahan makanan.
Selain memperketat sertifikasi, BGN juga meningkatkan fungsi pengawasan melalui tim asistensi yang turun langsung ke dapur-dapur untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sebagaimana mestinya.
Sudaryono mengingatkan seluruh kepala SPPG dan tenaga pengelola dapur agar tidak mengabaikan standar keamanan pangan. Ia juga meminta para tenaga kerja di dapur berani melaporkan apabila menemukan kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan.
"Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal," ujarnya.
Ia menambahkan, pembenahan keamanan pangan merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 yang bertujuan memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi.
BGN, lanjutnya, akan terus membangun kebiasaan kerja yang sesuai standar melalui pengawasan, pelatihan, dan penegakan ketentuan secara konsisten. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi




