Makassar, ERANASIONAL.COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sepanjang sepekan terakhir.
Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan sejumlah korban yang menjadi sasaran praktik perdagangan manusia, termasuk dua orang yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.
Pengungkapan ini dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulsel melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol. Osva, menyampaikan pengungkapan tiga perkara tersebut dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, kepolisian berkomitmen menindak tegas segala bentuk eksploitasi manusia, khususnya yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Osva saat rilis kasus di Mapolda Sulsel, Jumat 20 November 2026.
Menurutnya, tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik kekerasan maupun perdagangan manusia. Namun, proses penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dua Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
Berdasarkan hasil KRYD periode 13–19 November 2026 serta tindak lanjut operasi sejak Oktober, terdapat tiga laporan polisi yang berhasil ditangani Polda Sulsel.
Dua di antaranya berkaitan dengan upaya pengiriman PMI secara nonprosedural ke Sarawak, MMalaysia. Sementara satu kasus lainnya merupakan dugaan eksploitasi seksual.
1. Dua korban diselamatkan di Kabupaten Gowa
Kasus pertama diungkap pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Dalam operasi tersebut kata Osva, polisi menyelamatkan dua korban berinisial NS dan LN.
“Keduanya diduga direkrut untuk bekerja di Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming memperoleh gaji tinggi,” benernya.
Polisi mengamankan seorang tersangka berinisial MDI bersama rekannya. Sementara itu, seorang terduga pelaku lainnya berinisial IQ masih dalam penyelidikan. Perkara ini tercatat dalam laporan polisi LP/A/6/XI/SPKT Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel.
2. Pengiriman empat PMI ilegal digagalkan di Bandara Sultan Hasanuddin
Kasus kedua terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 13.00 WITA.
Polisi menggagalkan keberangkatan empat orang calon PMI berinisial MR, JM, MH, dan AA yang diduga akan dikirim secara ilegal ke Sarawak, Malaysia.
“Modus yang digunakan dalam perkara ini serupa dengan kasus di Gowa, yakni merekrut calon pekerja dengan tawaran pekerjaan di luar negeri,” benernya.
Penyidik telah menetapkan Ahmad Nur sebagai tersangka. Adapun dua orang lainnya, masing-masing berinisial Ian dan Abi, masih dalam proses penyelidikan. Kasus tersebut tercatat dengan nomor laporan polisi LP/A/5/X/2026 SPKT Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel.
Kasus Eksploitasi Seksual di Bantaeng
Kasus ketiga kata Osva, ditangani Satreskrim Polres Bantaeng pada Rabu (18/11/2026). Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lasepang, Kabupaten Bantaeng.
Polisi mengamankan seorang pelaku berinisial HD yang diduga merekrut dan menampung korban berinisial AL untuk dieksploitasi secara seksual sebagai pekerja seks komersial (PSK). Perkara ini tercatat dalam laporan polisi LP/A/10/XI/2026 Satreskrim Polres Bantaeng.
Tersangka Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, para tersangka dalam ketiga perkara tersebut dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Para pelaku terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan denda mulai Rp120 juta hingga Rp600 juta,” tegasnya.
Penyidikan Berlanjut, Korban Mendapat Pendampingan
Saat ini, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama Polres Bantaeng masih melengkapi berkas perkara untuk kepentingan proses hukum.
Sejumlah alat bukti telah dikumpulkan, mulai dari keterangan saksi, korban, saksi ahli, hingga keterangan para tersangka.
Polda Sulsel juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulsel, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Makassar, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Dinas Sosial.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan korban memperoleh pendampingan dan perlindungan selama proses hukum berlangsung, sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Selain penindakan, kami juga terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus perekrutan tenaga kerja ilegal sekaligus mencegah munculnya korban baru praktik perdagangan orang,”pungkasnya. []2





