DPR Nilai Aneh Jika Listyo Sigit Hanya Dijerat UU ITE: Yang Disadap Istana dan Prabowo

wartaekonomi.co.id
13 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny K. Harman mempertanyakan konstruksi pasal yang diterapkan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden yang menyeret Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Benny, perkara tersebut memiliki dimensi ancaman ketatanegaraan yang jauh lebih serius dibandingkan sekadar pelanggaran biasa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga: Soroti Iklim Kebebasan Berpendapat, Megawati: Semuanya Sekarang Seperti Harus Perlu Komando Terus...

Benny mengaku sejak awal mencurigai bahwa operasi penyadapan yang menyasar orang nomor satu di negara ini tidak tepat apabila hanya diproses menggunakan instrumen pidana siber konvensional.

"Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika hal tersebut diterapkan," kata Benny dikutip Jumat (20/11/2026).

Benny berpendapat bahwa tindakan menyadap komunikasi maupun aktivitas kepala negara beserta sejumlah tokoh nasional lainnya patut dipandang sebagai dugaan perbuatan makar.

Ia menilai terdapat indikasi persekongkolan serta permufakatan jahat yang terorganisasi di balik operasi tersebut dengan motif politik tingkat tinggi.

"Yang disadap itu istana dan kegiatan Prabowo. Ini adalah perbuatan makar. Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah," ujarnya.

Diketahui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Keempat tersangka itu meliputi Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian telah menempatkan tiga orang di tempat khusus dan melakukan penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih berada dalam masa pemulihan kondisi kesehatan.

Berdasarkan rangkaian proses penyidikan yang berjalan, dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap presiden diketahui telah berlangsung sejak tahun 2025. Merespons pelanggaran serius tersebut, kepala negara telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo.

Di samping proses pidana, institusi kepolisian juga telah menindaklanjuti pelanggaran kode etik profesi para perwira tinggi yang terlibat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta digelar pada (10/11/2026), yang kemudian disusul sidang terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada (17/11/2026).

Baca Juga: PSI Tak Ada Lagi di Kabinet Prabowo, Jokowi: Tidak Masalah, Malah Bisa Lebih Lincah...

Dalam putusannya, majelis sidang etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap kedua perwira tinggi tersebut.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
OSO Dukung RUU Obligasi Daerah yang Disiapkan Golkar di MPR
• 13 jam lalutvonenews.com
thumb
Polisi Ungkap Kronologi Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok di Taman Lawang
• 6 jam laluliputan6.com
thumb
Hadapi Karhutla 2,88 Juta Hektare, BAZNAS Gerak Cepat Hijaukan 56 Kabupaten/Kota
• 8 jam laludisway.id
thumb
Andre Rosiade: Kementerian PU Segera Bangun Jembatan Bailey di Sumpur Kudus Jelang IJD 2027
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Menteri LH Surati Bahlil Minta Perairan Ujung Kulon Steril dari Rencana Tambang
• 18 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.