Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memanfaatkan aset lahan potensial milik daerah untuk menyediakan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik melalui kerja sama komersial business to business (B2B). Kolaborasi dengan anak perusahaan PT Vinus tersebut ditandai dengan penempatan fasilitas charger di sejumlah titik area publik strategis.
Skema penyewaan lahan menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam mendukung transisi penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Infrastruktur pengisian daya ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional armada dinas pemerintah, kendaraan milik pihak swasta, hingga masyarakat umum.
Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo menjelaskan, pemasangan fasilitas charger dilakukan melalui kerja sama B2B dengan memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten. Dengan skema tersebut, penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik tidak dilakukan melalui pengadaan langsung oleh Pemkab Pasuruan.
“Pemasangan charger mobil listrik oleh anak perusahaan PT Vinus itu murni B2B sewa tempat pemanfaatan aset ke pemkab. Ke depan ini bisa meng-cover kebutuhan pengisian mobil listrik untuk instansi pemerintah maupun pihak swasta, meski untuk pengadaan mobil dinas baru kita utamakan ambulans konvensional,” ungkap Bupati Pasuruan, Muhammad Rusdi Sutejo.
Penyiapan fasilitas pendukung tersebut juga sejalan dengan rencana penyesuaian alokasi anggaran operasional kendaraan dinas ramah lingkungan di seluruh instansi pemerintah daerah. Skema penganggaran ini telah dimasukkan ke dalam dokumen E-RAPBD 2027 sebagai bagian dari persiapan bertahap penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Meski demikian, Pemkab Pasuruan belum memprioritaskan pengadaan mobil listrik untuk armada operasional layanan darurat. Kendaraan ambulans rumah sakit dan puskesmas masih mengutamakan kendaraan konvensional untuk mendukung kelancaran pelayanan dan evakuasi pasien.
Rusdi menegaskan, fasilitas charger tersebut ditempatkan di sejumlah lokasi strategis milik pemerintah kabupaten sebagai bagian dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, penyesuaian anggaran operasional kendaraan dinas ramah lingkungan telah dilakukan pada masing-masing instansi, dengan pengecualian untuk armada darurat seperti ambulans.
“Pemasangan fasilitas charger mobil listrik ini tersebar di beberapa lokasi strategis milik pemerintah kabupaten sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Penyiapan penganggaran operasional kendaraan dinas ramah lingkungan telah disesuaikan di masing-masing dinas dalam E-RAPBD 2027, kecuali untuk armada darurat seperti ambulans,” pungkasnya. [ada/beq]




