Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang disetujui untuk disahkan DPR dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026), ternyata tidak menjangkau seluruh harta hasil kejahatan. Ada kategori harta yang dapat diambil alih negara, tetapi ada pula perkara dan aset yang tidak dapat dirampas. Lalu, bagaimana regulasi yang dinanti selama 18 tahun itu mengaturnya?
Merujuk naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR, jenis-jenis aset yang dapat dirampas negara diatur dalam Pasal 5. Pertama, aset hasil tindak pidana, termasuk harta yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi kekayaan pribadi maupun pihak lain, beserta modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
Kedua, benda bergerak dan berwujud yang digunakan secara langsung sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Ketiga, aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana meskipun pemilik atau pelakunya tidak diketahui.





