Cegah Masalah Politik, Mahfud Ingatkan Jadwal Pemilihan Wapres Buat Prabowo & MPR

jpnn.com
11 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud Md menilai MPR tak sah melaksanakan Sidang Paripurna pada 9 Desember untuk memilih Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka, andai Presiden RI Prabowo Subianto tak mengusulkan dua kandidat pada Kamis (19/11) kemarin.

Hal itu dikatakan Mahfud dalam pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pimpinan MPR melalui akunnya di X, Jumat (20/11).

BACA JUGA: 25 November, Prabowo Bakal Serahkan Langsung 2 Nama Calon Wapres ke MPR

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon Wapres pengganti Gibran, MPR mungkin, tidak bisa bersidang atau tidak sah jika dilakukan 9 Desember 2026," kata Mahfud.

Mahfud beralasan aturan dalam UUD 1945 mengungkap bahwa pengajuan calon pengganti Wapres disampaikan 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.

BACA JUGA: Pengamat Nilai Prabowo Butuh Pendamping yang Kompeten dan Kritis, Bukan Sekadar Loyal

Ternyata, kata dia, UU MMD3 dan Tatib MPR menegaskan bahwa yang dimaksud 'hari' ialah waktu kerja bukan total masa di kalender.

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon Wapres baru dari Presiden.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tegaskan tak Tertarik Jadi Wapres

Menurutnya, penundaan menjadi penting agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.

"Misalnya, Presiden menyerahkan hari ini 20 November 2026, maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026," ujar eks Ketua Hakim MK itu.

Menurut dia, penghitungan terkait pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wapres hasus disesuaikan dengan waktu Presiden menyerahkan dua nama kandidat Wapres.

"Jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC, harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," lanjut dia.

Mahfud menuturkan pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa menyinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR.

"Ya, yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti mundur," kata eks Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Mahfud menilai urusan waktu pelaksanaan pemilihan Wapres pengganti Gibran terlihat sepele, tetapi mencegah masalah baru pada kemudian hari.

"Penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," katanya. (ast/jpnn)


Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Prabowo Bertemu Xi Jinping di China, Delegasi RI Kompak Pakai Peci Hitam
• 16 jam laludetik.com
thumb
Amalan Rezeki yang Dibaca setelah Shalat Jumat
• 21 jam lalutvonenews.com
thumb
TAP untuk Negeri Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis Rutin bagi Warga Muaro Jambi
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Kejar Mafia Alsintan, Amran Minta Polisi Hukum Pelaku Seberat-beratnya
• 16 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Vokalis Barasuara Asteriska Diam-diam Menikah dengan Bule, Sosok Suami Jadi Tanda Tanya
• 9 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.