Gresik (beritajatim.com) – Warga Gresik kini memiliki akses lebih dekat untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan persoalan keluarga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengintegrasikan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra, dan rumah curhat di tingkat kecamatan.
Layanan tersebut disiapkan untuk menangani berbagai persoalan masyarakat, mulai dari konflik rumah tangga, pola pengasuhan anak, perundungan atau bullying, hingga konsultasi kesiapan pernikahan.
Program ini sekaligus menghidupkan kembali rumah curhat yang selama ini berada di lingkungan PKK pada 18 kecamatan. Pemerintah juga menyiapkan petugas yang telah mendapatkan pelatihan sebagai konselor.
Wakil Bupati (Wabup) Gresik dr Asluchul Alif mengatakan, kebutuhan ruang konsultasi yang mudah dijangkau masyarakat menjadi salah satu alasan pengembangan layanan tersebut. Saat berkeliling ke sejumlah kecamatan pada 2025, ia menemukan warga membutuhkan tempat untuk menyampaikan persoalan pribadi dan keluarga, terutama masyarakat di wilayah kepulauan Bawean.
“Penggabungan sejumlah layanan dalam satu wadah diharapkan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pendampingan tanpa harus selalu datang ke tingkat kabupaten,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Di sisi lain, Alif menyoroti perlunya pemetaan persoalan perempuan dan anak berdasarkan karakteristik wilayah.
Ia menyebut kawasan yang berdekatan dengan perkotaan dan industri, seperti Menganti dan Driyorejo, menunjukkan kecenderungan kasus yang lebih tinggi dibandingkan wilayah seperti Dukun dan Sidayu.
“Dua kecamatan itu, karakteristiknya berbeda dibanding daerah lainnya, dan ini perlu perhatian khusus,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KBPPPA) Gresik Nuri Mardiana menjelaskan, penguatan layanan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antarpengelola rumah curhat, Puspaga, dan Satya Gatra.
“Rumah curhat yang sebelumnya sudah ada di tingkat kecamatan akan kita hidupkan kembali. Kolaborasi antarlayanan juga akan diperkuat,” paparnya.
Nuri menuturkan, penanganan persoalan akan dilakukan secara berjenjang. Masalah yang masih bisa diselesaikan di tingkat desa maupun kecamatan akan ditangani di wilayah masing-masing.
Sedangkan kasus yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut akan diteruskan ke tingkat kabupaten.
Pemkab Gresik selanjutnya akan melakukan pemetaan kebutuhan layanan dan mengevaluasi jangkauannya.
“Kami juga mengiinisiasi perluasan hingga tingkat RW menjadi salah satu kemungkinan yang akan dikembangkan dengan melihat praktik pelayanan di daerah lain. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap persoalan keluarga, perempuan, dan anak bisa lebih cepat terdeteksi. Masyarakat juga diharapkan tidak lagi kesulitan mencari tempat konsultasi ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pendampingan,” pungkasnya. [ADV/dny]




