Jakarta, VIVA - Partai Gerindra mengutuk keras fitnah yang mengaitkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online (judol), doxing, dan intimidasi. Gerindra menyatakan tudingan tersebut sebagai fitnah keji dan tak bermoral.
"Partai Gerindra mengutuk keras fitnah yang menyerang Pak Dasco, karena tindakan ini sangat keji dan tidak bermoral. Menyerang kehormatan seseorang dengan tudingan palsu soal judi online, doxing, dan intimidasi tanpa bukti sah adalah cara berpolitik yang merendahkan martabat kemanusiaan," kata kata Juru Bicara DPP Partai Gerindra Sugiat Santoso dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Sugiat menyatakan, Gerinda membantah tuduhan terhadap Dasco tersebut. Dikatakan, tuduhan tidak berdasar itu sebagai fitnah dan upaya pembunuhan karakter Dasco.
"Partai Gerindra menegaskan tuduhan keterlibatan Pak Sufmi Dasco Ahmad dalam judi online, doksing, maupun intimidasi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Semua tuduhan itu fitnah," katanya
Sugiat menyatakan berbagai tudingan terhadap Dasco yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung pembuktian hukum yang sah. Tuduhan itu bermula dari tafsir sepihak di media sosial yang kemudian berkembang menjadi opini seolah-olah merupakan fakta.
"Tuduhan yang beredar lahir dari tafsir sepihak di media sosial yang kemudian dipelintir menjadi vonis bagi kami adalah tindakan yang keji," tegasnya.
Ia menyebut tuduhan keterlibatan Dasco dalam doxing maupun intimidasi bertentangan dengan rekam jejak dan sikap politik yang selama ini ditunjukkan pimpinan DPR tersebut. Pola tudingan serupa terus berulang seolah-olah diarahkan secara sistematis.
Gerindra menyoroti kemunculan kembali isu-isu sensitif yang menyeret nama Dasco ketika dirinya menjadi perbincangan publik. Salah satunya saat Dasco memperoleh dukungan dari internal Partai Gerindra maupun partai lain dan elemen masyarakat dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dikatakan, pola ini menunjukkan gejala serangan yang terukur pada momentum strategis untuk merusak reputasi dan kepercayaan publik," katanya
"Pola ini menggambarkan bagaimana ruang diskusi publik ditarik menjauh dari perdebatan kapasitas dan kinerja menuju isu personal yang belum teruji," katanya.





