Baca Juga :
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Tindak Pidana dan Harta yang Bisa Disita NegaraKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, pengawas independen akan ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Skema tersebut dirancang untuk memastikan pelaksanaan kewenangan perampasan aset tetap berada dalam pengawasan.
Menurut dia, pengawasan diperlukan agar UU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen untuk kepentingan politik maupun sarana bagi aparat penegak hukum melakukan pemerasan terhadap masyarakat.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR," kata Habiburokhman dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Kamis, 19 November 2026.
Selain pengawas independen, undang-undang tersebut memuat sejumlah instrumen lain untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan perampasan aset. Di antaranya penerapan beban pembuktian yang berimbang dan transparansi digital.
Habiburokhman mengatakan kombinasi mekanisme tersebut ditujukan untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, proses perampasan aset diharapkan dapat berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat.
"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya, sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Lalu ada beban pembuktian yang berimbang, dan ada transparansi digital," ujarnya.
Di sisi lain, UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan yang dibentuk Presiden untuk mengelola dan mengawasi aset hasil rampasan. Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari tata kelola aset yang diatur dalam undang-undang.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
- URL Berhasil di Salin UU Perampasan Aset Siapkan Pengawas Independen untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang Klik untuk baca: https://www.medcom.id/nasional/politik/wkBdmweN-uu-perampasan-aset-siapkan-pengawas-independen-untuk-cegah-penyalahgunaan-wewenang
(SAW)





