Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman membantah tudingan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana berlangsung tertutup.
Habiburokhman menyatakan DPR sudah menerima kritik dari masyarakat sipil dan menilai DPR telah berupaya maksimal dalam menyusun aturan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai proses pembuatan RUU Perampasan Aset minim keterlibatan masyarakat.
"Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Ia menjelaskan kesekjenan DPR telah mengunggah draf aturan sejak tahap resmi awal, yakni saat Panitia Kerja (Panja) menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, seluruh tahapan rapat juga berlangsung terbuka dan dapat diakses publik.
Habiburokhman menjelaskan rangkaian rapat yang menurutnya berjalan terbuka, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja (Raker), rapat tim perumus (Timus), hingga rapat tim sinkronisasi (Timsin).
Keterbukaan tersebut juga berlaku pada rapat Panja, pembahasan DIM, pengambilan keputusan, sampai pengesahan dalam rapat paripurna.
Ia menyebut agenda-agenda itu mendapat liputan media massa serta disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan kanal YouTube Parlemen. Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan mahasiswa magang juga disebut hadir mengikuti proses tersebut. "Jadi kurang terbuka apa lagi," ujar Habiburokhman.
Alasan ICW Tak DiundangTerkait tudingan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak dilibatkan dalam rapat, Habiburokhman menyebut DPR memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber.
Ia mencatat setidaknya ada 90 pihak yang mengajukan diri, sementara DPR hanya mampu mengakomodasi 87 pihak karena keterbatasan waktu.
Pihak yang belum sempat terakomodasi diminta menyampaikan masukan secara tertulis. Habiburokhman mengklaim ICW tidak pernah mengajukan diri menjadi narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis.
"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis" kata Habiburokhman.
Melalui dokumen bertajuk "Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Tolak RUU Perampasan Aset Palsu", ICW menyoroti proses penyusunan yang minim keterbukaan publik serta penghapusan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar.
Dalam dokumen tersebut, ICW menyatakan dukungan terhadap instrumen perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara, tetapi menolak rancangan yang dinilai menutup akses publik dan melemahkan substansi.
"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu," dilansir dari keterengan resmi ICW.
ICW menilai proses pembahasan beleid tersebut cacat formil karena naskah RUU, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dibuka secara resmi melalui kanal DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi per 16 November 2026 pun disebut hanya beredar terbatas.
"Partisipasi yang memilah peserta dan menutup naskah bukanlah partisipasi yang bermakna," demikian bunyi catatan kritis ICW.
Menurut ICW, ketertutupan draf membuat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berjalan tanpa naskah di tangan publik sehingga masukan dinilai sekadar formalitas.




