jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak tinggal diam dengan munculnya sejumlah nama pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019-2024 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. KPK bakal mengusut dugaan aliran uang korupsi kuota haji kepada legislator saat itu.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menanggapi fakta persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dalam persidangan pada Rabu (18/11), mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengungkapkan Ketua Komisi VIII DPR periode 2019-2024 yang kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pernah meminta uang sebesar Rp10 miliar untuk memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
BACA JUGA: KPK Periksa David Gunawan sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengerukan Alur Pelayaran KSOP
Selain Yandri, terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 itu juga membeberkan adanya permintaan tambahan uang reses dari jajaran pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019-2024, yakni Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, serta Diah Pitaloka.
Taufik menyatakan, pengembangan kasus ini akan tergantung dari kecukupan alat bukti. Ditekankan, sepanjang memenuhi kecukupan alat bukti, KPK akan menjerat pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
BACA JUGA: KPK Periksa Abu Amin di Kasus Korupsi Jalan Sumut
"Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta2 dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11).
Untuk itu, kata Taufik, tim penyidik dan jaksa penuntut umum akan membahas hasil persidangan dan penyidikan perkara korupsi haji, termasuk membahas kesaksian Gus Alex dan fakta-fakta lainnya yang muncul di persidangan. Pembahasan ini akan menentukan pengembangan kasus haji selanjutnya.
"Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya," kata Taufik. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga




