Said Iqbal Tolak Penetapan UMP Jakarta: Rp6,1 Juta Belum Cukup untuk Hidup Layak

republika.co.id
10 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000. Menurut mereka, kenaikan sebesar 7,1 persen atau sekitar Rp407 ribu tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak maupun meningkatkan daya beli pekerja di ibu kota.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta tidak mencerminkan kondisi biaya hidup masyarakat. Ia menyebut kenaikan upah yang telah ditetapkan masih jauh dari harapan kalangan pekerja.

"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menerangkan, upah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, penyesuaian upah minimum seharusnya mempertimbangkan kebutuhan pekerja dalam memenuhi pengeluaran sehari-hari, termasuk kenaikan harga barang dan jasa.

.rec-desc {padding: 7px !important;} Said menyoroti besaran UMP Jakarta 2027 yang disebut masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak (KHL). Kondisi tersebut membuat pekerja kesulitan meningkatkan kesejahteraan meskipun pemerintah telah menaikkan upah minimum.

"Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp6.136.000 itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta," ujarnya.

Said juga mempertanyakan kewajaran besaran UMP Jakarta apabila dibandingkan dengan upah minimum di wilayah penyangga ibu kota, khususnya Bekasi dan Karawang. Kedua daerah tersebut berpotensi memiliki standar upah lebih tinggi dibandingkan Jakarta pada 2027.

Menurut perhitungannya, upah minimum Bekasi dan Karawang yang saat ini berada di kisaran Rp5,9 juta berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp6,35 juta apabila kenaikannya mencapai delapan persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara tingginya biaya hidup di Jakarta dan besaran upah yang ditetapkan pemerintah provinsi.

"Upah minimum DKI Jakarta Rp6.136.000 itu lebih rendah nanti dengan upah minimum Bekasi dan Karawang," kata Said.

Ia turut mengkritik alasan pemerintah provinsi yang menggunakan berbagai fasilitas bagi pekerja sebagai pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Fasilitas tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), layanan transportasi umum gratis, serta bantuan kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, tidak semua pekerja dapat menikmati fasilitas tersebut secara langsung. Banyak buruh di Jakarta masih menggunakan sepeda motor untuk bekerja sehingga harus menanggung biaya transportasi dan cicilan kendaraan setiap bulan.

Said juga menolak argumentasi pemerintah mengenai penetapan upah sebagai jalan tengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kesenjangan pendapatan dan kebutuhan riil masyarakat.

Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.210.000. Said menyebut angka tersebut merupakan usulan unsur pekerja di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang telah mendapatkan dukungan serikat buruh.

"Buruh meminta Rp6.210.000," ujarnya.

Said menjelaskan, usulan tersebut mempertimbangkan inflasi Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,67 persen dengan indeks tertentu sebesar 1,0. Ia berharap pemerintah provinsi meninjau kembali perhitungan yang digunakan dalam menetapkan kenaikan upah minimum.

KSPI juga menyiapkan langkah hukum apabila gubernur tidak bersedia merevisi keputusan tersebut. Said menyebut pengurus KSPI DKI Jakarta telah membahas kemungkinan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan terlebih dahulu menempuh prosedur administratif yang diperlukan.

"KSPI DKI akan mengajukan (gugatan) PTUN," kata Said.

Di luar jalur hukum, KSPI berencana melanjutkan kampanye penolakan terhadap kebijakan upah minimum dan membuka kemungkinan menggelar aksi demonstrasi berulang di Balai Kota Jakarta. Keputusan mengenai pelaksanaan aksi akan dibahas lebih lanjut oleh pengurus serikat pekerja di tingkat provinsi.

KSPI turut meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk meminta penjelasan mengenai dasar penetapan UMP 2027. Said berharap pemerintah provinsi mempertimbangkan kembali tuntutan pekerja sebelum ketentuan upah minimum tersebut mulai diberlakukan pada Januari 2027.

Sejumlah pekerja berjalan di Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (6/8/2025). - (Republika/Prayogi)

 

Loading...
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;} @font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Menhut Raja Juli Antoni Mengaku Tidak Akan Izinkan Tambang di TN Ujung Kulon
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Dasco Tegaskan Tak Bahas Isu Politik saat Temui Menhan Sjafrie di DPR
• 8 jam laluidxchannel.com
thumb
Panitia Ad Hoc MPR Susun Rancangan TAP Pemilihan dan Pelantikan Wapres
• 16 jam laludetik.com
thumb
Upaya Tingkatkan Kualitas Belajar Siswa di Lingkar Kawasan Industri Bekasi
• 3 jam lalutvonenews.com
thumb
Transportasi Publik di Sekitar GBK Beroperasi hingga Dini Hari
• 12 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.