AS Batasi Ekspor Cip AI Canggih ke RI, IDPRO Pantau Dampaknya ke Pusat Data

katadata.co.id
10 jam lalu
Cover Berita

Asosiasi Penyedia Data Center Indonesia (IDPRO) merespons dampak kebijakan pembatasan ekspor cip kecerdasan buatan (AI) canggih Amerika Serikat (AS) terhadap layanan pusat data di Indonesia. IDPRO memperkirakan kebijakan ini akan menambah kompleksitas bagi investor maupun penyedia layanan komputasi AI di Indonesia.

Sebelumnya, AS menyebut pembelian cip AI canggih, termasuk cip Nvidia, oleh Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia akan memerlukan lisensi khusus pemerintah AS.

Kebijakan ini dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Senin (16/11), dan disebut sebagai upaya AS untuk mencegah akses langsung maupun tidak langsung perusahaan Cina terhadap cip canggih AS. Hal ini menyusul investigasi terhadap perusahaan asal Singapura, Megaspeed, yang diduga mengalihkan cip canggih Nvidia ke Cina.

Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan kebijakan ini berpotensi berdampak pada pengembangan ekosistem pusat data Indonesia maupun Asia Tenggara. Apalagi, ketergantungan pusat data terhadap teknologi komputasi canggih AS masih tinggi. Walaupun perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya melarang ekspor cip AS ke Indonesia.

“Namun, adanya persyaratan lisensi tambahan dan pembatasan akses komputasi jarak jauh bagi pihak tertentu tentu menambah kompleksitas bagi investor maupun penyedia layanan AI komputasi,” kata Hendra kepada Katadata.co.id, Jumat (20/11).

Menurut Hendra, investasi terhadap pusat data dilakukan dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari pembangunan fasilitas, penyediaan listrik, pendinginan, termasuk juga pengadaan perangkat komputasi. Perubahan terhadap akses graphics processing unit (GPU) misalnya, dapat berpengaruh terhadap kelayakan proyek, jadwal investasi, dan komitmen perdagangan.

Pada kondisi seperti ini, Hendra menilai Indonesia tidak cukup hanya fokus untuk membangun gedung, pengadaan listrik, dan menyoal konektivitas pusat data. Menurutnya, menjaga kepercayaan investor dan memastikan keamanan akses terhadap kebutuhan teknologi bakal menopang keberlangsungan industri pusat data Indonesia ke depannya.

“Kepastian akses terhadap teknologi komputasi global juga akan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing Indonesia sebagai pusat regional digital dan AI,” kata Hendra.

Pemerintah Didorong Kaji Dampak Pembatasan Cip AI

IDPRO mendorong pemerintah untuk dapat segera melakukan kajian dampak pembatasan ekspor cip ini bersama industri pusat data. Asosiasi juga mendorong pemerintah untuk membangun komunikasi teknis dengan pemerintah AS untuk memberikan kejelasan terkait mekanisme perizinan dan akses teknologi bagi kegiatan komersial yang sah.

Di sisi lain, IDPRO juga mendukung industri untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan ekspor teknologi. Kepatuhan ini termasuk dalam hal verifikasi pengguna akhir hingga penggunaan kapasitas komputasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, perusahaan-perusahaan Cina yang tidak dapat secara langsung membeli cip canggih AS diketahui masih dapat mengakses cip Nvidia yang dibatasi pemerintah AS melalui pusat data di luar negeri. 

Namun, celah itu sekarang ditutup melalui kebijakan baru Departemen Perdagangan AS. Peraturan itu membatasi perusahaan-perusahaan Cina untuk mengakses cip AI canggih dari jarak jauh. Kebijakan ini lantas menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan AI asal Cina, Moonshot AI, membatalkan kesepakatan penyewaan akses cip Nvidia melalui pusat data di Indonesia.

Moonshot AI diketahui meneken kesepakatan senilai US$150 juta atau Rp 2,74 triliun (kurs Rp 18.254 per US$) untuk menyewa akses cip Nvidia Blackwell Ultra B300 buatan Nvidia lewat pusat data Indonesia. Akses terhadap klaster cip tersebut dijadwalkan mulai tersedia paling cepat tahun depan.

Namun dengan adanya kebijakan pembatasan tersebut, rencana Moonshot AI untuk memanfaatkan cip Nvidia melalui penyedia layanan komputasi awan di Asia Tenggara tidak berlanjut sesuai kesepakatan sebelumnya. 

“Jika informasi (pembatalan) tersebut benar, tentu ini menjadi sinyal yang perlu diperhatikan, karena menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan teknologi global dapat berdampak langsung terhadap keputusan bisnis dan investasi infrastruktur digital di Indonesia,” kata Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma kepada Katadata.co.id, Jumat (20/11).

Sebelumnya, CNBC Internasional juga melaporkan bahwa aturan ekspor baru AS dapat memperlambat pertumbuhan pesat pusat data di Asia Tenggara dengan memperketat akses ke cip AI canggih dan menargetkan peran kawasan ini dalam menyediakan daya komputasi bagi perusahaan-perusahaan Cina. 

Menurut aturan sementara yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Senin (16/11), pusat data di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia akan memerlukan lisensi pemerintah AS untuk membeli cip AI canggih, termasuk yang dari Nvidia. Fasilitas yang sudah melayani pelanggan besar Cina akan diberi waktu 90 hari untuk mengajukan izin atau menghadapi pembatasan ekspor di masa mendatang.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kebakaran Badui Luar, Kades Kanekes: 21 Rumah Hangus
• 16 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Ungkap Kesaksian Fitri Salhuteru, Tim Kuasa Hukum Ruben Onsu Sentil Pihak Sarwendah: Dipelintir
• 13 jam lalugrid.id
thumb
Lima Kebiasaan yang Bikin Wajah Terlihat Lebih Tua dari Usia Asli
• 21 jam lalurepublika.co.id
thumb
Respon Pesan Presiden di APEC, Bahlil: Pasokan Energi Harus Siap
• 6 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Kebun Binatang Surabaya
• 13 jam lalurctiplus.com
Berhasil disimpan.