JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penertiban dilakukan terhadap aktivitas PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP di Provinsi Riau.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
“Dalam penanganan PT GSL, kita menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,”ujar Barita, Jumat (20/11/2026).
“Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare,”ujarnya.
Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
“Sementara itu, penertiban juga dilakukan terhadap PT RAPP, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare,” ungkapnya.
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.




