Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan, wakil presiden harus memiliki kapasitas, kecakapan, dan kemauan untuk aktif membantu presiden menjalankan pemerintahan. Menurutnya, seorang wakil presiden yang tidak bekerja berarti tidak menjalankan amanat konstitusi.
Hal itu disampaikan JK di sela-sela penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Gedung KP2MI, Jumat (20/11/2026).
Advertisement
JK menjelaskan, tugas wakil presiden telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden.
"Kriterianya satu, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 mengatakan bahwa ayat 2, presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden," kata JK.
Menurut dia, ketentuan tersebut menegaskan bahwa wakil presiden memiliki tanggung jawab untuk membantu presiden. Karena itu, jabatan tersebut tidak semestinya hanya diduduki tanpa disertai pelaksanaan tugas.
"Kalau wakil presiden itu diam tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar," ujarnya.




