JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggai pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR itu.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ucap Budi dalam keterangannya Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: ICW Beberkan 3 Poin Keberatan dalam UU Perampasan Aset
Ia menyampaikan pengesahan UU Perampasan Aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah.
Menurut Budi, pemberantasan korupsi yang dilakukan pihaknya tidak hanya fokus soal bagaimana proses penegakan hukum, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara.
Walaupun demikian, dia mengatakan KPK akan mempelajari terlebih dahulu UU Perampasan Aset tersebut, termasuk menganalisis setiap pasal yang berada di regulasi tersebut.
"KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," tuturnya dilansir dari Antara.
Dalam kesempatan itu, dia turut menanggapi soal perampasan kekayaan yang tidak wajar bagi penyelenggara negara atau pejabat publik yang tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujar Budi.
Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (19/11/2026).
"Apakah RUU Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju ya?" kata Puan saat meminta persetujuan para peserta rapat.
"Setuju," ucap peserta rapat.
Puan kemudian mengetok palu tanda disahkannya RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Bakal Ada Dua Badan Baru, Ini Fungsinya
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV/Antara.
- kpk
- perampasan aset
- undang undang perampasan aset
- dpr
- ruu perampasan aset





