Indramayu (ANTARA) - Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, menetapkan dua perempuan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait pemberangkatan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan menggunakan dokumen ilegal.
Wakil Kepala Polres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin di Indramayu, Jumat, mengatakan kedua tersangka berinisial S (58) dan SN (37) memiliki peran berbeda dalam perekrutan dan pemberangkatan korban.
“Tersangka S bertugas merekrut korban sebagai sponsor lapangan, sedangkan tersangka SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses pemberangkatan korban ke Korea Selatan,” katanya.
Tahir menjelaskan kasus tersebut bermula ketika korban berinisial S (48) mencari pekerjaan di luar negeri pada Agustus 2026. Kedua tersangka kemudian menawarkan pekerjaan di Korea Selatan dengan iming-iming upah Rp25 juta per bulan.
Korban ditawari pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas tata graha dengan masa kontrak enam bulan yang dapat diperpanjang.
Baca juga: Ditjen Imigrasi perkuat kehadiran imigrasi di luar negeri untuk cegah TPPO
Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, korban diminta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.
“Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa,” kata Tahir.
Meski menjalani tahapan administrasi tersebut, korban tidak mendapatkan pembekalan bahasa maupun keterampilan kerja. Pada 23 September 2026, korban dibawa ke Jakarta untuk proses keberangkatan.
Sehari kemudian, korban diterbangkan menuju Korea Selatan melalui Singapura. Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, petugas imigrasi setempat mengamankannya karena dokumen perjalanan yang digunakan dinyatakan ilegal.
Baca juga: Ditjen Imigrasi perkuat kehadiran imigrasi di luar negeri untuk cegah TPPO
Korban menjalani pemeriksaan selama sekitar tiga hari sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.
Tahir mengatakan penyidik menyiapkan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk mendampingi pemulihan psikologis korban.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka S memperoleh keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan SN mendapatkan Rp10 juta dari perekrutan dan pemberangkatan korban.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Baca juga: Ombudsman: Tawaran kerja luar negeri di medsos rentan terjadi TPPO
Baca juga: Migrant Care ingatkan modus TPPO berkedok magang ke luar negeri
Wakil Kepala Polres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin di Indramayu, Jumat, mengatakan kedua tersangka berinisial S (58) dan SN (37) memiliki peran berbeda dalam perekrutan dan pemberangkatan korban.
“Tersangka S bertugas merekrut korban sebagai sponsor lapangan, sedangkan tersangka SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses pemberangkatan korban ke Korea Selatan,” katanya.
Tahir menjelaskan kasus tersebut bermula ketika korban berinisial S (48) mencari pekerjaan di luar negeri pada Agustus 2026. Kedua tersangka kemudian menawarkan pekerjaan di Korea Selatan dengan iming-iming upah Rp25 juta per bulan.
Korban ditawari pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas tata graha dengan masa kontrak enam bulan yang dapat diperpanjang.
Baca juga: Ditjen Imigrasi perkuat kehadiran imigrasi di luar negeri untuk cegah TPPO
Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, korban diminta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.
“Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa,” kata Tahir.
Meski menjalani tahapan administrasi tersebut, korban tidak mendapatkan pembekalan bahasa maupun keterampilan kerja. Pada 23 September 2026, korban dibawa ke Jakarta untuk proses keberangkatan.
Sehari kemudian, korban diterbangkan menuju Korea Selatan melalui Singapura. Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, petugas imigrasi setempat mengamankannya karena dokumen perjalanan yang digunakan dinyatakan ilegal.
Baca juga: Ditjen Imigrasi perkuat kehadiran imigrasi di luar negeri untuk cegah TPPO
Korban menjalani pemeriksaan selama sekitar tiga hari sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.
Tahir mengatakan penyidik menyiapkan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk mendampingi pemulihan psikologis korban.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka S memperoleh keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan SN mendapatkan Rp10 juta dari perekrutan dan pemberangkatan korban.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Baca juga: Ombudsman: Tawaran kerja luar negeri di medsos rentan terjadi TPPO
Baca juga: Migrant Care ingatkan modus TPPO berkedok magang ke luar negeri





