Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset masih terbuka untuk dikaji setelah DPR RI mengesahkannya pada Kamis (19/11/2026).
Salah satu ketentuan yang menurutnya perlu dicermati ialah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.
“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945,” kata Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Hardjuno, yang mengkaji RUU Perampasan Aset dalam disertasinya di Universitas Airlangga, menilai pengesahan undang-undang tersebut sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi.
Ia juga mengingatkan besarnya kewenangan yang diberikan kepada negara untuk merampas aset.
“Justru karena undang-undang ini memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset, setiap norma harus dipastikan sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujarnya.
Menurut Hardjuno, perampasan aset tanpa putusan pidana diperlukan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, agar negara tetap dapat mengambil kembali aset hasil kejahatan.
Ia menekankan perlunya aturan pembuktian yang jelas serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
“Negara harus bisa mengambil kembali aset hasil kejahatan, tetapi kewenangan itu tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Harus ada keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil,” katanya.
Hardjuno juga meminta agar pembagian kewenangan antara dua lembaga yang direncanakan, yakni badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset, diperjelas.
Menurutnya, perlu diatur pula bagaimana kedua lembaga itu mempertanggungjawabkan keputusan mereka dan bagaimana pelaksanaan tugas keduanya diawasi.
Hardjuno menyebut ada masa transisi sekitar satu tahun sebelum UU Perampasan Aset berlaku efektif.
Ia mendorong agar waktu tersebut dimanfaatkan untuk memperdalam kajian akademis, membuka diskusi publik, dan menyiapkan perangkat pelaksanaan undang-undang.
“Waktu tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk menguji berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Kalau memang ada norma yang dipandang bermasalah secara konstitusional, tersedia mekanisme pengujian melalui Mahkamah Konstitusi,” katanya.





