Pemerintah memadukan pendataan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Aceh Tengah dengan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Rp3 juta bagi usaha mikro untuk mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabencana di Sumatera sebelum Desember 2026. Langkah sinergis ini dijalankan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian UMKM di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Pada Selasa (17/11/2026), Kemenperin turun langsung memverifikasi pelaku IKM terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Pendataan lapangan ini bertujuan memastikan keakuratan data, mengetahui kondisi terkini usaha, serta memetakan kebutuhan riil para pelaku industri.
Melalui data yang akurat, program bantuan dari pemerintah pusat dapat disalurkan tepat sasaran agar produktivitas dan ekonomi masyarakat Aceh Tengah kembali bangkit.
Di saat yang sama, Kementerian UMKM mempercepat penyaluran modal kerja bagi pelaku usaha mikro di daerah terdampak berdasarkan arahan Presiden. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, pemerintah menyaring ketat 173.600 data usulan kepala daerah bersama Dukcapil hingga menghasilkan 112.849 penerima valid pada tahap pertama.
Sementara itu, sekitar 23 ribu calon penerima yang sudah tercatat sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak diikutsertakan karena disiapkan skema relaksasi kredit tersendiri.
Penerima tahap pertama tersebut tersebar di 48 dari 50 kabupaten/kota di tiga provinsi. Provinsi Aceh mendapat porsi terbanyak dengan 70.296 penerima di 18 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara sebanyak 25.491 penerima (19 kabupaten/kota), dan Sumatera Barat sebanyak 17.062 penerima (13 kabupaten/kota).
Setiap penerima memperoleh bantuan tunai Rp3 juta untuk membeli perlengkapan kerja yang rusak, seperti kompor, blender, maupun peralatan dagang lainnya. Bantuan ini khusus menyasar pelaku usaha mikro yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Khusus di Aceh, penyalurannya turut melibatkan Bank Aceh Syariah agar sesuai dengan aspek syariat Islam, sedangkan sisa sekitar 88 ribu calon penerima dialokasikan pada tahap kedua agar tuntas sebelum Desember 2026.
Seluruh langkah pemulihan tersebut berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028. Pada tahap rehabilitasi, Renduk menetapkan lima strategi bagi sektor IKM, yaitu pendataan dan verifikasi serta program Re-start Industri Kecil, bantuan mesin, peralatan, dan bahan baku produksi, fasilitasi pembiayaan dan pasar, perbaikan rumah produksi sentra IKM, serta revitalisasi sentra IKM. Pada tahap rekonstruksi, pemulihan dilanjutkan dengan pendampingan teknis produksi, sertifikasi halal, dan legalitas usaha.
Untuk sektor UMKM, dokumen Renduk menggariskan strategi rehabilitasi berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit, kemudahan serta subsidi bunga KUR, bantuan modal Presiden Rp3 juta bagi 200 ribu usaha mikro, penyediaan peralatan dan tempat usaha, revitalisasi Rumah Produksi Bersama, hingga pendampingan lewat Klinik UMKM Bangkit. Berdasarkan Ikhtisar Rencana Aksi Sektor Ekonomi dalam dokumen Renduk, target fasilitasi IKM terdampak mencakup 2.499 IKM di Aceh, 397 IKM di Sumatera Utara, dan 933 IKM di Sumatera Barat, sedangkan target fasilitasi UMKM terdampak di Aceh mencapai 285.033 unit.
Selain program kementerian, pemerintah pusat memperkuat keuangan daerah lewat pengucuran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar Rp10,65 triliun ke APBD untuk mempercepat pemulihan di Sumatera, dengan rincian Sumatera Utara Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun. Dana ini diprioritaskan untuk belanja pokok pemda, pemulihan infrastruktur dasar, penanganan darurat, dan perbaikan fasilitas publik. Per 30 Oktober 2026, realisasi TKD Tambahan di Aceh tercatat Rp788,5 miliar atau 40,22 persen dari pagu Rp1,96 triliun, Sumatera Barat Rp0,86 triliun atau 32,94 persen dari pagu Rp2,62 triliun, serta Sumatera Utara Rp1,90 triliun atau 29,91 persen dari pagu Rp6,34 triliun.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen jajaran pemerintah untuk mengawal kebangkitan ekonomi warga hingga ke akar rumput serta memastikan anggaran yang ada dikelola secara optimal.
“Bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menghentikan denyut ekonomi warga. Kita tidak bisa hanya membangun jalan dan jembatan, kita harus memastikan warga memiliki penghasilan kembali,” ujarnya.





