Gresik (beritajatim.com) – Posyandu di Kabupaten Gresik mulai didorong keluar dari pola pelayanan yang selama ini identik dengan penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginginkan lembaga tersebut menjadi pusat pelayanan masyarakat yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Persoalannya, perluasan fungsi itu membutuhkan kesiapan kader di tingkat desa. Mereka tidak hanya dituntut memahami kesehatan dan tumbuh kembang anak, tetapi juga mampu menampung berbagai persoalan pelayanan publik.
Hal tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Ketua TP Posyandu Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengunjungi Balai Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jumat (20/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Arumi menyerahkan bantuan makanan tambahan bagi balita serta memberikan pembinaan kepada kader Posyandu dari empat desa, yakni Sukomulyo, Yosowilangun, Pongangan, dan Suci.
Perubahan fungsi Posyandu mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Melalui aturan tersebut, Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diarahkan mendukung enam bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga sosial.
Arumi mengatakan, Posyandu nantinya dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan pelayanan. Aspirasi tersebut kemudian diteruskan untuk dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Perluasan tugas itu tidak cukup hanya dengan mengubah kelembagaan. Kemampuan kader menjadi salah satu faktor penentu agar fungsi baru Posyandu benar-benar berjalan.
“Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan. Melalui enam bidang SPM, masyarakat juga bisa menyampaikan persoalan pekerjaan umum, keamanan, maupun sosial untuk ditindaklanjuti melalui Musrenbangdes,” kata Arumi.
Pembinaan kader disebut telah berjalan sejak 2025 dan akan diperluas secara bertahap ke seluruh desa di Jawa Timur. Di sisi lain, pemberian makanan tambahan bagi balita tetap menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting. Program tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan edukasi gizi seimbang dan pola asuh keluarga.
Tantangannya, Posyandu kini memikul tanggung jawab lebih luas. Penguatan kader dan tindak lanjut laporan warga menjadi pekerjaan penting agar perubahan fungsi tersebut tidak berhenti sebatas penambahan tugas di atas kertas. (dny/kun)




