HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Sikap acuh tak acuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam mengawasi proyek infrastruktur publik menuai kecaman keras. Forum Zilenial Sulawesi Barat (Forzil Sulbar) secara terbuka membongkar carut-marut perbaikan sejumlah ruas jalan di jantung ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang tak kunjung tuntas, kendati menyedot anggaran daerah hingga Rp12 miliar.
Pekerjaan yang sedianya ditujukan untuk memulihkan aksesibilitas warga dinilai justru berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan publik akibat penelantaran material batuan tajam dan pembiaran alat berat mangkrak di bahu jalan utama.
Founder Forzil Sulbar, Andi Ahmad Fadhil, alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kota Mamuju bukan lagi sekadar persoalan lambannya pengerjaan fisik, melainkan bentuk pengabaian kewajiban hukum yang sistemik oleh dinas teknis terkait.
“Sangat tidak masuk akal ruas jalan yang menyedot anggaran belasan miliar dibiarkan terlantar berminggu-minggu hanya dengan timbunan pasir dan kerikil lepas. Akibatnya, keselamatan pengendara sepeda motor terancam setiap detik, ban kendaraan warga rusak, dan debu pekat meracuni lingkungan sekitar. Pemkab Mamuju seakan menutup mata terhadap penderitaan warganya sendiri,” cetus Fadhil di Mamuju, Jumat, 20 November 2026.
Bahu Jalan Dijadikan Lahan Parkir Liar Alat Berat
Sorotan tajam Forzil Sulbar tertuju pada ruas Jalan Diponegoro, tepatnya di sekitar Kafe Kocan. Di lokasi yang menjadi urat nadi mobilitas warga perkotaan tersebut, satu unit mesin pengaspal jalan (asphalt finisher) terparkir kaku di bahu jalan selama lebih dari sepekan tanpa adanya aktivitas pekerjaan pengaspalan.
Keberadaan mesin raksasa tersebut menutupi separuh bahu jalan, memicu penyempitan lajur kendaraan (bottleneck), merusak sudut pandang pengemudi, dan melahirkan titik kemacetan baru di kawasan tersebut.
Kondisi pembiaran ini bertentangan secara frontal dengan norma perlindungan ruang publik. Secara yuridis, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, di mana Penjelasan pasalnya merinci bahwa badan jalan mencakup jalur lalu lintas serta bahu jalan.
Lebih tegas lagi, Pasal 12 ayat (1) menggariskan larangan keras bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Penjelasan pasal tersebut menguraikan bahwa gangguan fungsi mencakup timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan arus lalu lintas, mempersempit jarak pandang, maupun memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Pelanggaran Standar Pelayanan Minimal dan Ancaman Sanksi Pidana
Dari kacamata tata kelola jalan daerah, Pemkab Mamuju memegang mandat penuh atas penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan runtuhnya kepatuhan terhadap prinsip dasar undang-undang.
- Pengabaian Kewajiban Prioritas Pemeliharaan:
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) angka 2 UU No. 38/2004, penyelenggara jalan memiliki kewajiban hukum untuk memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala demi mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penjelasan Pasal 3 huruf d menegaskan bahwa standar pelayanan minimal wajib menjamin lima indikator: aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan yang mantap, keselamatan pengguna, dan kecepatan tempuh rata-rata. Membiarkan kerikil tajam berhamburan dan memarkir alat berat di badan jalan merupakan bukti nyata kegagalan pemenuhan SPM tersebut. - Pelanggaran Asas Keselamatan:
Penyelenggaraan jalan wajib berlandaskan asas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa asas keselamatan berkenaan langsung dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan demi melindungi nyawa para pengguna jalan. - Ancaman Pidana Kurungan, Denda Miliaran, dan Tanggung Jawab Korporasi:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tidak membiarkan kelalaian infrastruktur tanpa konsekuensi hukum. Pasal 64 ayat (1) mengatur bahwa kelalaian yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau melanggar ketentuan penyelenggaraan jalan (Pasal 42), pelaku dapat dijerat pidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (Pasal 63 ayat 4). Bagi badan usaha/kontraktor pelaksana yang melanggar, Pasal 65 ayat (2) menetapkan pidana denda dijatuhkan dengan tambahan sepertiga dari total denda.
Warga Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Melakukan Gugatan Hukum
Forzil Sulbar mengingatkan masyarakat Mamuju bahwa publik tidak boleh hanya menjadi korban pasif dari ketidakbecusan birokrasi. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e dan huruf f UU No. 38/2004, masyarakat berhak secara sah untuk memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan atau kelalaian dalam pembangunan/pemeliharaan jalan, serta berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas kerugian materiil (seperti ban pecah dan kerusakan kendaraan) maupun kerugian fisik yang diderita.
“Kami menuntut Dinas PUPR Kabupaten Mamuju segera keluar dari ruang kerjanya dan memberi penjelasan terbuka kepada rakyat! Siapa kontraktor di balik proyek ini? Mengapa pengawasan begitu mandul hingga alat berat dibiarkan mangkrak mengganggu ketertiban umum? Pemkab Mamuju tidak boleh terus memelihara inkompetensi yang membahayakan nyawa warganya,” tegas Fadhil dengan nada tinggi.
Forzil Sulbar menyatakan telah mencoba melayangkan konfirmasi resmi ke pihak Dinas PUPR Kabupaten Mamuju, namun instansi tersebut belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terbuka hingga berita ini disiarkan.
Fadhil menegaskan, jika dalam beberapa hari ke depan Pemkab Mamuju dan dinas teknis terkait tetap bersikap pasif tanpa adanya pembenahan nyata di lapangan, Forzil Sulbar akan segera menyurati Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Barat serta mengonsolidasikan aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut evaluasi total dan sanksi tegas bagi pejabat serta rekanan yang lalai. (*)





