Satgas PKH Bongkar Dugaan Pelanggaran di Riau, Dua Perusahaan Kena Penertiban

viva.co.id
8 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap dua perusahaan yang diduga bermasalah dalam pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menertibkan aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan.

Baca Juga :
Ibas Tegaskan Negara Harus Hadir Bangun Ekosistem Usaha yang Sehat
Kebutuhan Pembiayaan Dunia Usaha Dorong Pertumbuhan Bisnis Perbankan

Langkah tersebut membuat kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam area perizinan PT RAPP kembali berada dalam penguasaan negara. Sementara itu, permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare yang berkaitan dengan PT GSL direkomendasikan untuk ditolak.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan penertiban tersebut dalam keterangan pers, Jumat (20/11/26). Menurut dia, langkah pemerintah merupakan upaya melindungi kawasan hutan sekaligus mengembalikan tata kelola sesuai fungsi dan peruntukannya.

"Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan itu membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin," tutur dia.

Keberadaan pabrik tersebut juga diduga ikut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Permohonan pelepasan lahan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh Satgas PKH.

Tak hanya PT GSL, pemerintah juga menjatuhkan sanksi administratif kepada PT RAPP, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dicabut untuk areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.

Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran di kawasan tersebut. Di antaranya, kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare.

Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, terdapat persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Baca Juga :
Hutan Baluran Dibakar, Kerugian Lingkungan Tembus Rp5,52 Miliar
Sebelum Jadi Wakil Presiden! Gibran Pernah Bisnis Kuliner, Bagaimana Nasib Usahanya Sekarang?
Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Penyalur PKH hingga Bansos, Ini Penjelasan Zulhas

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Dorong Perubahan Transportasi Darat, Wamenhub: Kita Bukan Superman, tapi Superteam
• 13 jam lalurepublika.co.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 18 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Cegah Calon Boneka, Hinca Panjaitan Usul Dua Kandidat Wapres Tak Boleh Mundur hingga Pemilihan Selesai
• 10 jam laludisway.id
thumb
[FULL] Stok Beras Melimpah, Mengapa Harga di Pasar Terus Naik? | SAPA PAGI
• 11 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.