Irjen Pol Dekananto Eko Purwono Kapolda Jawa Timur menggelar forum bersama para pengusaha sound horeg se-Jatim untuk membahas ketertiban dalam penyelenggaraan hiburan masyarakat serta menyerap aspirasi pelaku usaha agar berkomitmen tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Dalam diskusi itu, Kapolda Jatim mendorong pengusaha sound system berkomitmen mengedepankan ketentuan keselamatan dan ketertiban agar dicantumkan dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan sound.
Dekananto juga meminta para pelaku berperan aktif mencegah pelanggaran serta menghentikan operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan, penyelenggaraan hiburan masyarakat harus tetap memperhatikan keselamatan peserta dan penonton serta tidak merugikan lingkungan sekitar.
“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” kata Dekananto dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Deknanto menegaskan para pengusaha sound system dan penyelenggara kegiatan wajib memperhatikan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, hingga pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda juga mengingatkan agar penyelenggaraan sound horeg menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Kapolda mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pertemuan ini, Polda Jatim berharap pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan hiburan.
FGD tersebut juga dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim. Hasil pembahasannya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.
“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” tandasnya.(wld/faz)




