jakarta.jpnn.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jamal Wiwoho dan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Lita Tyesta Addy Listya Wardhani punya pandangan yang sama soal bursa Calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
"Semua tahu, itu hak prerogratif presiden. Jika pilihannya sesama partai Gerindra, dan selama 3 tahun kinerjanya baik akan menjadi social capital 2029. Sebaliknya, kalau buruk, bisa jadi masalah serius dan bisa menyesal di 2029," kata Jamal Wiwoho, Mantan Rektor UNS 2019-2024.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Bisa Dapat 3 Keuntungan Strategis Jika Pilih Wapres dari DPD
Dia menjelaskan tidak ada larangan presiden dan wakil presiden dari partai yang sama.
"Namun, etika politiknya perlu dilihat, etis nggak? Publik akan terluka dan menilai partai ini menjalankan politik jalanan dan menghalalkan semua cara?" kata Lita.
BACA JUGA: GP Al Washliyah: Dasco Layak Dampingi Prabowo, Punya 5 Modal Kepemimpinan
Dia mengatakan publik memiliki standar etik yang juga perlu dipahami Presiden Prabowo.
"Kayak partai hanya ada satu saja, sih? Partai lain akan bilang, 'terus ngapain kalau kami enggak diberi wakil?'. Itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melihat dari sisi etika politik. Kita harus ngerti apa yang sebetulnya dirasakan dan diinginkan masyarakat," lanjut Lita.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Disarankan Lirik 4 Pimpinan DPD untuk Cawapres
Jamal juga mengingatkan tidak ada salahnya presiden mendengar aspirasi yang berkembang.
Misalnya, kemungkinan mempertimbangkan sosok profesional dan keterwakilam daerah (DPD) karena pemimpin nasional tidak hanya urusan Jakarta.
Akan tetapi, seluruh wilayah yang kebanyakan terdiri dari pulau-pulau dengan masalah daerah yang kompleks.
Seperti diketahui, ada 4 pimpinan DPD RI, yang namanya sedang ramai diperbincangkan sebagai kandidat Cawapres.
Mereka ialah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan tiga wakil ketuanya, GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung, yang merupakan representasi daerah di Jakarta.
"Untuk peluang wapres, keterwakilan daerah atau orang- orang DPD RI, itu perlu dipertimbangkan. Meskipun hak prerogatif ada di presiden untuk mengusulkan 2 nama, apakah itu dari parpol, profesioanl, atau DPD RI. Boleh-boleh saja dipertimbangkan, tetapi semua kembali kepada hak prerogatif presiden," kata Jamal.
Menurut Jamal, undang-undang menyebutkan presiden mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih secara voting. Dari 580 suara DPR RI plus 152 anggota DPD RI, yang memilih total 732 suara. Peraih suara terbanyak akan dilantik menjadi wapres sampai masa jabatanya habis.
Secara konstitusi, menurutnya, Prabowo bisa mengambil wapres dari kalangan mana saja tergantung selera.
"Apabila wapres mundur (bukan karena impeachment), presiden punya waktu untuk mengajukan dua calon wapres. Apakah partai pengusung atau bukan, atau profesional, DPD RI, ilmuwan, atau teknokrat, tidak ada batasan," ungkapnya.
"Karena itu, sekarang semuanya samina waatona. Presiden juga ingin mendengar suara ketua parpol. Ada nggak ketua partai politik yang ingin mengusung atau mengusulkan ke presiden. Presiden kan menawarkan itu sebetulnya, tetapi pasti tidak ada yang berani," katanya.
Kalau ingin legitimate, menurutnya, dua calon wapres yang diajukan Prabowo, harus tahu karakteristik ideologi Prabowo sendiri.
Pilihannya bisa jadi dari partai Gerindra. Ada Sufmi Dasco, Ahmad Muzani, Sugiono.
"Plusnya, Gerindra makin perkasa, mudah koordinasi lahir batin karena ada dalam satu kotak yang sama sekali tidak ada sudut-sudut atau penghalang chemistry-nya satu perahu. Kalau kinerja baik, itu social capital 2029. Seandainya tidak, akan menjadi masalah yang cukup serius (buat Prabowo) pada 2029," kata dia.
Lita berpendapat, boleh-boleh saja Presiden Prabowo mengambil dari internal partainya.
Namun, secara etika politik, hal itu kurang elok karena mencederai hati rakyat yang tidak suka presiden-wapres dari satu partai Gerindra.
"Politik memang untuk mencari kekuasaan. Akan tetapi, pertimbangkan etikanya. Indonesia dasarnya Pancasila, etika politik juga harus dipakai," tambahnya. (Jos)
Redaktur & Reporter : Ragil




