PP IPHI Laporkan Oknum Kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen

harianfajar
7 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., resmi melaporkan oknum pengurus IPHI kubu Erman Suparno ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Jumat (20/11/2026) siang.

Laporan pidana ini dilayangkan terkait dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang menjadi pemicu terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi tersebut.

Terkait siapa saja pihak atau oknum yang paling bertanggung jawab, PP IPHI menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian untuk mendalami dan menetapkannya berdasarkan alat bukti yang telah diserahkan.

Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, S.H., M.H., menjelaskan bahwa langkah pidana ini diambil untuk mencari kebenaran materiil.

Langkah ini sekaligus merespons putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 9 November 2026 lalu yang menolak gugatan perdata PP IPHI karena alasan formil (niet ontvankelijke verklaard/NO) dan menyarankan upaya perdamaian.

“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” ujar Muhammad Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dalam pelaporan tersebut, tim kuasa hukum menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapinya sesuai kebutuhan penyidikan.
Joni memaparkan, inti persoalan berawal dari dibuatnya sebuah akta notaris di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021.

Akta tersebut secara sepihak menyatakan kepengurusan PP IPHI Masa Bakti 2015–2020 telah demisioner dan memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran.

Menurut pihak PP IPHI, klaim tersebut palsu karena tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme resmi sesuai AD/ART organisasi.

Berbekal akta bermasalah inilah, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkannya sebagai ketua umum.

Fakta ini bertolak belakang dengan penyelenggaraan Muktamar VII IPHI yang sah di Surabaya pada 21 Agustus 2021 di tengah situasi pandemi Covid-19.

Muktamar Surabaya dihadiri oleh 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang sah, dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI mewakili Presiden RI, serta ditutup oleh Gubernur Jawa Timur.

Forum tersebut memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum, yang estafet kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Yani Basuki sejak 2024.

Selain membuat laporan pidana di Mabes Polri, Muhammad Joni mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik terkait pembuatan akta tersebut ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Sukabumi serta Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

PP IPHI menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026 demi menyelamatkan marwah organisasi.

Jajaran pengurus wilayah dan anggota IPHI di seluruh Indonesia diimbau untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengawal proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Terbongkar! Lewat Jalur Thailand, Sindikat di Bogor Akui Berangkatkan 200 WNI Jadi Tentara Rusia
• 7 jam laluokezone.com
thumb
Demian Aditya dan Sara Wijayanto Tetap Saling Dukung dalam Pekerjaan Usai Cerai
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Kondisi Terkini Ammar Zoni di Lapas Nusakambangan, Terpaksa Tidur Menekuk hingga Dikhawatirkan Lumpuh
• 7 jam lalugrid.id
thumb
3 Kebiasaan di Dapur yang Bikin Tagihan Listrik Membengkak
• 12 jam lalubeautynesia.id
thumb
BIGBANG Beri Kejutan Single Terbaru, Unggah Teaser Misterius
• 19 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.