Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA PPO) Polda Jawa Barat mengungkap 22 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Dari pengungkapan tersebut, polisi mencatat sebanyak 46 orang menjadi korban. Rinciannya terdiri dari 17 perempuan dewasa, 23 laki-laki dewasa, dan enam perempuan anak.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) selama enam hari, mulai 13 hingga 19 November 2026.
“Dari 22 LP ini ada 46 orang korban, dengan rincian 17 orang perempuan, 23 orang laki-laki dewasa, dan mirisnya di sini ada enam orang perempuan anak,” kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jumat (20/11).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi telah mengamankan dua orang tersangka. Sementara itu, sebanyak 26 orang lainnya masih dalam proses penanganan kepolisian.
Hendra menyebut, dari total 22 laporan polisi, dua perkara masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan 20 perkara lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
Salah satu kasus yang diungkap melibatkan tersangka berinisial NS. Dia diduga merekrut seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Bandung untuk diberangkatkan sebagai asisten rumah tangga (ART) ke Irak.
Korban dijanjikan mendapatkan gaji besar. Tersangka bahkan mengawal proses keberangkatan korban mulai dari pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, pembuatan visa hingga paspor.
Atas perekrutan tersebut, NS diduga memperoleh imbalan sebesar Rp 8,5 juta untuk setiap orang yang berhasil direkrut.
Hendra mengatakan, keberangkatan korban ke Irak berisiko karena negara tersebut masih berada dalam situasi konflik dan termasuk negara yang menerapkan moratorium penempatan pekerja migran.
Menurutnya, pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak prosedural berpotensi dialihkan ke negara lain tanpa kepastian legalitas maupun perlindungan hukum.
“Memang perjanjiannya di Irak, tapi kadang di sana tidak menerima. Akhirnya yang bersangkutan diarahkan kepada negara-negara lain. Ketika itu terjadi, maka yang bersangkutan tidak punya hak yang legal lagi, dan itu akhirnya human trafficking terjadi,” ujarnya.
Kasus lainnya melibatkan tersangka berinisial SL. Dia diduga memproses keberangkatan tiga orang korban, yakni Y asal Indramayu serta T dan SN asal Kabupaten Bandung Barat.
Ketiganya direncanakan bekerja sebagai ART di Dubai dan Oman. Dari perekrutan tersebut, SL diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp 4 juta untuk setiap orang.
Para korban telah menjalani sejumlah tahapan keberangkatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengurusan visa hingga pembelian tiket pesawat. Namun, keberangkatan mereka akhirnya batal setelah salah satu korban kehilangan tiket pesawat dan memutuskan membatalkan penerbangannya.
Hendra menyebut, para korban berhasil diselamatkan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara itu, SL telah ditahan di Rumah Tahanan Tahti Polda Jabar sejak 13 Oktober 2026.
Dalam kedua perkara tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya paspor, KTP, telepon genggam, buku catatan, tiket pesawat, dan dokumen visa.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancaman hukumannya mulai dari tiga hingga 15 tahun penjara serta denda.
Sementara itu, Dir PPA PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari, mengatakan korban yang ditangani langsung oleh Polda Jabar berhasil diselamatkan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Padahal, sebagian korban sudah mengantongi dokumen perjalanan dan bersiap menuju bandara.
“Untuk yang ditangani oleh Polda Jabar sendiri, kebetulan korbannya masih ada di Indonesia. Jadi korbannya memang sudah siap berangkat, namun alhamdulillah oleh petugas penyidik kami berhasil digagalkan,” ujar Rumi.
Selain itu, pengungkapan yang dilakukan jajaran kepolisian di wilayah juga berhasil menyelamatkan sejumlah korban yang sudah berada di luar negeri. Beberapa di antaranya berada di China, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah.
Rumi mencontohkan, Polres Bandung juga berhasil mengamankan dan menjemput korban yang berada di Malaysia untuk dipulangkan.
Dia menjelaskan, sebagian besar korban direkrut dengan tawaran pekerjaan sebagai ART. Namun, dalam sejumlah kasus, pekerjaan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Menurutnya, pelaku kerap menggunakan modus menawarkan pekerjaan dengan gaji besar atau menjanjikan pekerjaan yang dianggap mudah. Bahkan, ada korban yang awalnya dijanjikan bekerja sebagai pekerja formal, tetapi justru diarahkan ke pekerjaan lain.
“Iming-imingnya adalah gaji besar. Terus juga kadang korban ini tertipu oleh sponsor yang dikatakan, ‘Oh, di sana mungkin hanya bekerja menemani tamu saja,’ tapi faktanya tidak. Atau dikatakan pekerja formal, ternyata tidak,” ungkapnya.
Rumi menilai kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mudah terjebak dalam tawaran pekerjaan ilegal. Desakan kebutuhan hidup membuat calon pekerja migran cenderung menerima tawaran tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas dokumen maupun isi perjanjian kerja.
“Begitu ada yang menawarkan pekerjaan mudah, tidak mengecek dokumen, perjanjian kerja juga enggak dicek, tentu langsung hayuk saja. Sehingga kerentanan ekonomi dan wanita-wanita ini akan mudah masuk iming-iming gaji besar sehingga tanpa cek itu mudah menjadi korban,” tuturnya.
Dalami Kasus Warga Cimahi Diduga Jadi Tentara RusiaDi sisi lain, Polda Jabar juga masih mendalami informasi mengenai seorang warga asal Cimahi berinisial FS (29) yang diduga menjadi tentara Rusia.
Hendra mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Polisi berencana menyampaikan perkembangan penanganan kasus itu dalam waktu dekat.
“Ketika update nanti kan kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada perkembangan atau akan kita rilis kembali,” kata Hendra.
Terkait dugaan proses perekrutan, Hendra membenarkan bahwa berdasarkan informasi awal, FS diduga berangkat melalui perantara agen dengan iming-iming gaji besar.
Namun, dalam kasus tersebut, penyidik juga memperoleh informasi bahwa calon pekerja diduga telah mengetahui risiko yang mungkin dihadapi apabila bergabung dengan militer Rusia.
“Khusus yang ini, kami sampaikan mereka tahu risiko yang akan terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, Hendra menegaskan pihaknya masih akan mendalami informasi tersebut, termasuk mekanisme perekrutan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Selanjutnya akan kita dalami dan insyaallah dalam waktu dekat kita akan sampaikan,” tuturnya.





