MPR Bagi Tim Verifikasi Cawapres Jadi 3 Pokja, Hinca Ungkap Ada Cek LHKPN hingga KPK

disway.id
7 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID-- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membagi tim verifikasi kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka ke dalam tiga kelompok kerja (pokja).

Setiap pokja memiliki bidang pemeriksaan masing-masing, termasuk pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan pembagian tugas itu dibahas dalam rapat tim verifikasi pada Jumat (20/11/2026).

“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Dibagi tiga pokja. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

BACA JUGA:Dasco Tanggapi Isyarat Wapres Suka Pempek, Sebut Dirinya Suka Kuliner Nusantara

Hinca sendiri tergabung dalam Pokja 2. Ia menyebut pokjanya bertugas memverifikasi persyaratan yang berkaitan dengan ranah hukum, termasuk pengecekan ke pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu, LHKPN,” ujarnya.

Meski demikian, Hinca mengaku tidak mengingat secara rinci siapa saja anggota yang masuk ke pokja pengecekan LHKPN. “Wah, kalau aku tak ingat lah aku ya, kan. Dari sekian banyaknya dibagi lah,” imbuhnya.

MPR Turun ke Lapangan Tujuh Hari

Hinca menegaskan tim verifikasi tidak hanya memeriksa dokumen di ruang rapat. Setiap anggota pokja akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran persyaratan kandidat.

BACA JUGA:Canda Syahganda Saat Ditanya Sosok Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek

“Nanti kita akan ke lapangan dan ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan, gitu,” kata Hinca. Waktu kerja tim verifikasi di lapangan, menurutnya, berlangsung selama tujuh hari.

Senada, anggota tim verifikasi Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan pemeriksaan akan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan usia dan ijazah dipastikan menjadi bagian yang diverifikasi.

“Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” ujar Hidayat.

22 Syarat Cawapres hingga Jadwal Paripurna

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
STY Bertekad Patahkan Rekor Buruk Persija di Kandang PSM
• 35 menit lalucelebesmedia.id
thumb
Alkes kian memadai, pasien Lombok Barat tak perlu lagi dirujuk
• 3 jam laluantaranews.com
thumb
Tawuran maut di Cakung dipicu tantangan lewat pesan media sosial
• 7 jam laluantaranews.com
thumb
Sumur Pengembangan Medco di Tarakan Produksi, Angkut 500 Barel Minyak per Hari
• 5 jam lalukatadata.co.id
thumb
Legislator: Keterbukaan pendidikan DPR bentuk pertanggungjawaban moral
• 15 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.