Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah tudingan pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak transparan.
Ia menegaskan, seluruh tahapan pembahasan beleid tersebut telah dibuka kepada publik, termasuk melalui siaran langsung rapat dan pengunggahan draf rancangan undang-undang.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan UU Perampasan Aset.
“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ungkap Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Habiburokhman menerangkan, draf awal RUU Perampasan Aset telah diunggah secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada panitia kerja (Panja).
“Soal draf jelas sudah diunggah oleh kesekjenan sejak adanya secara resmi draft awal, yakni saat Panja penyerahan DIM,” ujarnya.
Selain mengunggah draf, Habiburokhman menyebut seluruh tahapan pembahasan juga berlangsung secara terbuka. Mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
Menurut dia, rangkaian rapat tersebut diliput media massa dan disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen serta kanal YouTube DPR. Bahkan mahasiswa magang juga disebut turut hadir dalam proses pembahasan.
“Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang. Jadi kurang terbuka apa lagi,” beber Habiburokhman.
Sebut ICW Tak Pernah Ajukan Diri Jadi NarasumberHabiburokhman juga menanggapi kritik ICW yang mempersoalkan tidak adanya undangan bagi mereka untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ia mengatakan, Komisi III DPR memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber.
Dari sekitar 90 pihak yang mendaftar, hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi. Sementara pihak yang belum mendapat kesempatan diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu.
“Kalau soal ICW enggak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” terangnya.
Dia mengeklaim, ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis. Ia menilai, mengundang ICW secara khusus justru tidak adil bagi pihak lain yang telah mendaftar, tetapi belum mendapat kesempatan untuk hadir.
“Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” papar Habiburokhman.
Sebagai informasi, ICW mengadukan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11). Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan UU Perampasan Aset, khususnya terkait keterbukaan dokumen rancangan undang-undang kepada publik.





