Kupang, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.602.441.
Angka tersebut mengalami kenaikan Rp146.943 atau 5,97 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang tercatat Rp2.455.498.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, keputusan kenaikan upah tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha, akademisi, serta pemerintah.
“Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah,” kata Melki di Kupang, Jumat (20/11), dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, penghitungan besaran UMP 2027 mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Kenaikan sebesar 5,97 persen tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.
Melalui keputusan itu, seluruh pemberi kerja di wilayah NTT, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, diwajibkan menerapkan ketentuan upah minimum sesuai aturan yang berlaku.
Dalam proses penghitungan, pemerintah menggunakan rentang nilai alfa antara 0,50 hingga 1,00.
Setelah melalui pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT mengusulkan nilai alfa sebesar 0,70 kepada gubernur.
Melki menegaskan, pemberlakuan UMP ditujukan untuk menjamin pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun mendapatkan penghasilan yang tidak lebih rendah dari standar minimum yang telah ditentukan.
Sementara itu, perusahaan yang selama ini membayar pekerjanya di atas besaran UMP tidak diperbolehkan mengurangi upah tersebut setelah ketentuan baru diberlakukan.
UMP NTT 2027 dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan mengawasi penerapan kebijakan tersebut di lapangan.
Melki berharap kenaikan upah minimum ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan saling menguntungkan antara pekerja dengan pemberi kerja. []





