JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan konsekuensi jika Presiden Prabowo Subianto melewati tenggat waktu dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming ke MPR.
Ia menegaskan ketentuan teknis mengenai pengajuan nama cawapres itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Tata Tertib MPR.
"Kalau itu terlewati, maka dia akan dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah, tidak hanya saja prosesnya, juga hasilnya," ujar Feri dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Jumat (20/11/2026).
Melihat kondisi saat ini, Feri menduga ada kesalahpahaman dalam membaca UUD dan UU MD3.
Kemungkinan lain yang diungkapkannya, bisa juga MPR dan DPR belum membaca ketentuan dalam UU MD3, sehingga presiden sampai luput mengajukan nama cawapres sesuai tenggatnya.
Baca Juga: Pengajian Nama Cawapres, Perludem: Maksimal 14 Hari Kerja Sebelum Paripurna | KOMPAS PETANG
"Saya pikir ini karena memang tidak baca ketentuan undang-undang saja, jadi semuanya luput," ucap Feri.
Menurutnya, terlewatnya presiden mengajukan nama cawapres menandakan suplai informasi kepada presiden mengenai ketentuan hukum gagal diberikan dengan baik.
Akhirnya, presiden sampai melewatkan tenggat pengajuan nama cawapres ke MPR.
Feri juga menegaskan kegiatan presiden di luar negeri untuk menghadiri agenda kenegaraan tidak bisa dijadikan alasan pengajuan nama cawapres melewati tenggat waktu.
"Menyetor nama (cawapres) ini juga tugas yang sangat penting, dan bahkan jauh lebih penting daripada ngurus relasi dengan negara asing, ini urusan dalam negeri yang sangat penting, yang menurut saya tidak boleh luput dengan alasan apa pun," tuturnya.
Baca Juga: Dasco Buka Suara soal Pengajuan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Publik Diminta Menunggu
Pakar Ingatkan Pengajuan Cawapres Lewat Tenggat
Sebelumnya, pakar pemilu, Titi Anggraini mengingatkan tentang terlewatnya tenggat waktu penyerahan nama cawapres pengganti Gibran ke MPR.
"Kalau MPR mengatur sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilakukan pada 9 Desember 2026, paling lambat 14 hari kerja sebelum 9 Desember itu adalah pada 19 November 2026," ujarnya pada Jumat.
Titi menyinggung aturan dalam UU MD3. Dalam Pasal 46 UU tersebut, tertulis aturan presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Mengenai ketentuan hari, dalam Pasal 1 Angka 22 UU MD3 tertulis: hari adalah hari kerja.
"Bagaimana kalau ketentuan itu disimpangi atau tidak dilaksanakan oleh MPR ataupun Presiden mengirimkan namanya melampaui tenggat 19 November? Maka jelas-jelas ya cacat prosedur," tuturnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- feri amsari
- wapres
- cawapres
- tenggat pengajuan cawapres
- pengajuan cawapres
- prabowo subianto





