Jakarta, VIVA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengubah penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB). Pergantian istilah tersebut menjadi salah satu kebijakan terbaru dalam penyebutan kelompok bersenjata di Papua.
Perubahan nomenklatur ini tidak sekadar mengganti singkatan. TNI menyebut kebijakan tersebut bertujuan menghindari penyamarataan masyarakat Papua dengan kelompok yang melakukan aksi kekerasan bersenjata.
Panglima Komando Operasi TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menjelaskan perubahan itu telah dituangkan dalam surat resmi dan disosialisasikan kepada jajaran prajurit. Berikut sejumlah fakta mengenai perubahan istilah OPM menjadi KEB.
1. OPM Kini Disebut Kelompok Ekstremis Bersenjata
TNI menetapkan penyebutan Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) sebagai pengganti istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perubahan tersebut berlaku dalam nomenklatur yang digunakan jajaran TNI.
Pergantian istilah ini menjadi bagian dari penyesuaian penyebutan terhadap kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua.
2. Bertujuan Menghindari Generalisasi Masyarakat Papua
Salah satu alasan utama perubahan nomenklatur adalah agar penyebutan kelompok bersenjata tidak dianggap mewakili seluruh masyarakat Papua.
Riyanto menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki latar belakang dan sikap yang beragam. Karena itu, istilah yang digunakan perlu membedakan kelompok ekstremis bersenjata dengan masyarakat secara umum.
"Perubahan tersebut dengan alasan agar jangan menggeneralisasi penyebutan Papua," kata Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
3. Tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Panglima TNI
Perubahan penyebutan OPM menjadi KEB memiliki dasar administratif berupa Surat Telegram Rahasia (STR) Panglima TNI nomor STR/107/2026.
Dokumen tersebut diterbitkan pada 18 November 2026. Dengan adanya surat telegram itu, perubahan nomenklatur tidak hanya menjadi pernyataan dalam komunikasi publik, tetapi juga tercantum dalam instruksi resmi di lingkungan TNI.
4. Berawal dari Rapat Satgas Swasembada Koops TNI Habema
Kebijakan pergantian istilah tersebut juga menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan pembahasan internal Satgas Swasembada Koops TNI Habema.
Riyanto menyebut rapat yang berlangsung pada 10 November 2026 itu secara khusus membahas perubahan penyebutan OPM menjadi KEB. Pembahasan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penerbitan kebijakan melalui surat telegram Panglima TNI.





