Dinkes DKI Tegaskan Perda Kawasan Tanpa Rokok Bukan untuk Hakimi Perokok, tetapi Lindungi Hak atas Udara Bersih

pantau.com
6 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menegaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan bertujuan menghakimi perokok, melainkan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan bebas dari asap rokok.

Ani menekankan bahwa penerapan Perda KTR merupakan upaya pemerintah dalam menjaga hak setiap orang untuk memperoleh udara bersih.

“Perda KTR bukan bermaksud untuk menghakimi, bukan bermaksud untuk tidak memberikan ruang, tetapi kita menjaga hak setiap orang untuk dapat bernafas dan mendapatkan udara yang bersih dan bebas dari asap rokok,” kata Ani dalam kegiatan Public Showcase and Pop-Up Activation bertajuk "Kota Kita, Ruang Kita" di Jakarta, Jumat.

DKI Jakarta Tetapkan 10 Kawasan Tanpa Rokok

Ani menyebutkan terdapat 10 kawasan tanpa rokok yang ditetapkan di Jakarta melalui Perda Nomor 7 Tahun 2025.

Berikut 10 kawasan tanpa rokok yang ditetapkan di Jakarta:

  • Fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Tempat proses belajar mengajar.
  • Tempat anak bermain.
  • Tempat ibadah.
  • Angkutan umum.
  • Prasarana olahraga.
  • Tempat kerja.
  • Tempat umum.
  • Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
  • Tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian.

Ani menjelaskan bahwa tempat tertentu yang menyelenggarakan kegiatan dengan izin keramaian biasanya berupa ruang terbuka yang bukan merupakan kawasan tanpa rokok.

Namun, kawasan tersebut dapat berubah menjadi KTR karena adanya kepadatan masyarakat saat penyelenggaraan kegiatan.

Pemberlakuan KTR di lokasi keramaian tersebut bertujuan melindungi hak masyarakat yang tidak merokok.

“Kenapa? Karena ada banyak orang yang harus kita jaga haknya, yaitu orang-orang yang tidak merokok,” ujar Ani.

Masyarakat Berhak Menegur Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Ani juga mengingatkan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam mendukung penerapan Perda KTR melalui kontrol sosial.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menegur orang yang kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok.

Teguran dari masyarakat dinilai dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang kuat dalam mendukung efektivitas penerapan Perda KTR.

“Kita punya hak untuk menegur dan itu akan menjadi kontrol sosial yang sangat kuat,” tegas Ani.

Perda KTR Terwujud setelah Lebih dari 10 Tahun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya memiliki Perda KTR setelah melalui serangkaian proses dan perjuangan selama lebih dari 10 tahun.

Kehadiran Perda KTR tersebut menjadi tonggak baru bagi Jakarta dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok.

Perda tersebut juga menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan bebas dari asap rokok.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Ratusan Mobil Kopdes Parkir di Lahan BUMD DKI, Pramono Minta Semuanya Dievaluasi
• 20 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Prabowo Gandeng Tiongkok Bangun 10 Kota Cerdas di Indonesia dengan Investasi USD 50 Miliar
• 10 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Leo/Daniel akhiri drama panjang lawan China
• 1 jam laluantaranews.com
thumb
Menhut Raja Juli Antoni Mengaku Tidak Akan Izinkan Tambang di TN Ujung Kulon
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Bea Cukai Ajak Generasi Muda Jadi Talenta Berintegritas dan Berdaya Saing Global
• 13 jam lalujpnn.com
Berhasil disimpan.