Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 6.210.000 sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Iqbal mengatakan kenaikan UMP 2027 sekitar Rp 407.000 itu belum bisa memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup di Jakarta. Ia menegaskan, penetapan upah harus mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi.
Selain itu, ia juga mengatakan adanya kenaikan daya beli juga perlu sejumlah kebijakan saling mendukung. Mulai dari kenaikan upah, jaminan sosial, hingga pengendalian harga barang.
Ia mengatakan perjuangan buruh menuntut kenaikan upah demi menjaga konsumsi masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Menurut Iqbal, UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta belum mencapai kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta. Ia meminta pemerintah daerah menjadikan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai pertimbangan utama untuk menetapkan besaran kenaikan.
Kemudian ia juga membeberkan alasan penolakan lainnya yakni potensi UMP Jakarta kembali berada di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Iqbal memperkirakan, apabila upah minimum daerah tersebut naik sekitar 7–8%, nilainya dapat melampaui UMP Jakarta 2027. Menurutnya, Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis dan lokasi kantor berbagai perusahaan besar, sementara biaya hidup yang ditanggung pekerja juga tinggi.
“Pengusaha Bekasi bisa mampu lebih tinggi upahnya. Pengusaha Karawang bisa,” kata Iqbal, mempertanyakan alasan kemampuan perusahaan apabila digunakan untuk membatasi kenaikan upah di Jakarta.
Kemudian Iqbal juga mengkritik penggunaan istilah “jalan tengah” dalam penetapan UMP. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus dinilai dari kemampuan upah memenuhi kebutuhan hidup dan memperkecil kesenjangan.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Jakarta seharusnya memberikan manfaat yang lebih terasa bagi pekerja. Buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula kenaikan upah minimum.
Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh menyampaikan sejumlah tuntutan dan langkah lanjutan:
- Mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
- Menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta, diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, dengan pelaksanaan lebih lanjut ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
- Meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP dan kebijakan perlindungan daya beli pekerja.
- Mendesak penetapan UMSP DKI Jakarta 2027 yang lebih tinggi daripada UMSK Bekasi dan Karawang, sebagai tuntutan perlindungan bagi pekerja di sektor terkait.
Iqbal menegaskan KSPI akan terus memperjuangkan revisi melalui dialog, jalur hukum, dan aksi serikat pekerja. Ia juga meminta masyarakat melihat perjuangan kenaikan upah sebagai bagian dari kepentingan bersama untuk memulihkan daya beli.
“Buruh meminta Rp 6.210.000,” ucap Iqbal.




