KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto belum juga menyetorkan nama calon wakil presiden kepada MPR hingga Jumat, 20 November. Bagaimana ini akan berpengaruh pada rencana pelantikan wapres baru pada 9 Desember mendatang?
Lantas, apakah batas waktu 14 hari yang diatur dalam mekanisme pengusulan calon wakil presiden merupakan 14 hari kerja atau 14 hari kalender? Apa konsekuensi hukumnya jika Presiden menyerahkan nama calon setelah melewati tenggat tersebut?
Jika MPR tetap melaksanakan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026, apakah proses tersebut dapat dinilai inkonstitusional?
Selain itu, beredar informasi bahwa Presiden Prabowo akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 24 atau 25 November 2026. Jika hal tersebut terjadi, bagaimana tahapan mekanisme di MPR hingga pelantikan wakil presiden baru?
Apa saja aspek hukum dan konstitusional yang perlu diantisipasi agar proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan?
Kita bahas bersama pakar ilmu perundang-undangan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto.
#pakarhukumtatanegara #cawapres #gibran
Baca Juga: [FULL] Guru Besar Ilmu Politik Bahas Pernyataan Jokowi soal PSI Lebih Lincah Mengabdi
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Yulian-Indah
Sumber : Kompas TV
- pakar hukum tata negara
- cawapres
- gibran





