JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.063 anak menjadi korban dalam 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025. Temuan tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat sistem perlindungan anak, mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah hingga kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan peringatan Hari Anak Sedunia pada Jumat (20/11/2026) harus menjadi momentum refleksi bagi negara dan masyarakat. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, rasa aman, serta kesempatan yang setara untuk membangun masa depan.
Baca Juga
Hasil Sumur Pengembangan GBD-B WK Tarakan Onstream Telah Lampaui Target
Wisuda ke-64 UBSI Hadirkan Haru dan Bangga Keluarga
BCA Syariah Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Lewat Kompetisi Jurnalistik
"Perlindungan anak bukan sekadar urusan penanganan kasus kekerasan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak tumbuh aman, sehat, bahagia, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan," kata Jasra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan Laporan Akhir Tahun KPAI 2025, sebanyak 1.508 warga mengakses layanan pengaduan lembaga tersebut. Sebagian besar pengaduan disampaikan melalui kanal daring, dengan jumlah kasus pelanggaran hak anak yang tercatat mencapai 2.031 kasus.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dari keseluruhan anak yang tercatat sebagai korban, sebanyak 51,5 persen merupakan anak perempuan dan 47,6 persen anak laki-laki. Sementara itu, sekitar 0,9 persen korban tidak mencantumkan informasi jenis kelamin dalam laporan yang diterima KPAI.
KPAI juga menemukan bahwa lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif termasuk sektor dengan jumlah pengaduan tertinggi. Berdasarkan data lembaga tersebut, ayah kandung tercatat sebagai pelaku dalam 9 persen kasus, sedangkan ibu kandung dalam 8,2 persen kasus yang dilaporkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keterbatasan informasi mengenai identitas pelaku. KPAI mencatat sebanyak 66,3 persen kasus tidak mencantumkan identitas pelaku, sehingga penguatan pelaporan dan pendampingan korban menjadi kebutuhan penting.
Menurut Jasra, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Keluarga, sekolah, lingkungan pengasuhan, masyarakat, dan negara harus memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan pemenuhan hak anak berjalan secara berkelanjutan.
"Di Hari Anak Internasional ini, apakah setiap anak Indonesia sudah merasa aman, didengar, dihargai, dan mendapatkan hak-haknya? Jangan sampai kita baru hadir ketika anak telah menjadi korban. Perlindungan anak harus dimulai dari pencegahan, deteksi dini, dan keberanian seluruh pihak untuk bertanggung jawab," kata Jasra.
KPAI Dorong Tujuh Agenda Perlindungan Anak
KPAI mendorong penguatan tujuh agenda strategis sebagai langkah memperbaiki sistem perlindungan anak nasional. Agenda pertama adalah memperkuat komitmen negara melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan anak, disusul penguatan pencegahan kekerasan sejak dini.
Agenda ketiga mencakup penguatan kelembagaan KPAI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga layanan tersebut berperan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan serta anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau membutuhkan perlindungan khusus.