Dua WNI Dijanjikan Rp54 Juta untuk Jadi Tentara Rusia, Polda Jatim Buru Tersangka

suarasurabaya.net
6 jam lalu
Cover Berita

Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.

Kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya Imigrasi Juanda mencegah keberangkatan dua WNI yang terindikasi akan direkrut sebagai tentara bayaran di Rusia.

Kombes Pol Ganis Setyaningrum Dirres PPA-PPO Polda Jatim menjelaskan, kasus perekrutan tentara bayaran itu merupakan satu di antara pengungkapan 21 perkara TPPO lainnya yang ditangani bersama Polres Jajaran dan disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Jatim pada Jumat, (20/11/2026).

“Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Timur bersama-sama dengan Polres jajaran telah berhasil mengungkap 21 perkara dengan jumlah total 29 tersangka. Khusus untuk Polda Jawa Timur sendiri ada 8 perkara, dan tersangkanya ada 14 tersangka,” ujar Ganis.

Terkait TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai tentara di Rusia. Polisi menerima dua laporan dengan korban JS warga Kabupaten Bogor dan AS warga Kota Padang, Lampung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ganis menyebut ternyata kedua korban sempat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun keberangkatan mereka ditolak, yang kemudian dibawa ke Bandara Juanda setelah adanya koordinasi dengan Lanudal dan Imigrasi.

“Kami memiliki 2 LP. LP pertama adalah korbannya adalah JS, warga Kabupaten Bogor, kemudian AS adalah warga Kota Padang, Lampung. Mengapa sampai di Surabaya? Tentunya pada saat itu ini juga kerja sama antara dengan Lanudal juga Imigrasi yang telah menginformasikan. Jadi mereka pada saat itu adalah berangkat dari bandara di Soekarno-Hatta, kemudian terjadi penolakan, korban dibawa ke Juanda,” jelasnya.

Dalam perekrutan tersebut, korban dijanjikan gaji senilai Rp54 juta per bulan untuk bekerja sebagai tentara di Rusia.

Setelah dilakukan pendalaman, polisi telah menetapkan tersangka berinisial IS, warga Sukabumi, yang kini masih dalam pengejaran.

“Untuk modus operandinya tentunya ini adalah perekrutan korban yang dijadikan tentara Rusia dengan gaji yang diiming-iming adalah 54 juta rupiah per bulan. Kemudian tersangka, saat ini kami telah menetapkan tersangka inisial IS, warga Sukabumi, saat ini sedang dalam upaya pengejaran,” ucap Ganis.

Dalam perkara ini, barang bukti yang disita dalam perkara tersebut meliputi paspor, tiket, dan handphone.

Tersangka dijerat dengan Pasal 81 juncto Pasal 69 dan atau Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyidik juga melapis sangkaan dengan Undang-Undang tentang TPPO dan KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tutur Ganis.

Selain kasus perekrutan dua WNI yang keberangkatannya dicegah, Polda Jatim juga menangani laporan lain terkait dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Rusia. Dalam perkara kedua ini, korban sudah berada di Rusia.

Ganis menjelaskan, laporan tersebut disampaikan anak korban setelah mendapat informasi dari seseorang yang mengaku sebagai wartawan Jepang. Informasi itu menyebut ayah pelapor menjadi tawanan perang di Rusia.

“Berawal saat itu ada informasi di media, putranya ini bekerja di Bali, kemudian dapat informasi dari seorang yang mengaku sebagai wartawan Jepang menginformasikan bahwa ayahnya telah menjadi tawanan perang di Rusia. Selanjutnya langsung pelapor melaporkan kepada kepolisian dan kepolisian langsung menindaklanjuti,” katanya.

Setelah menindaklanjuti laporan, penyidik mendapatkan identitas korban dan mengembangkan dugaan keterlibatan pelaku. Tersangka dalam perkara tersebut diketahui telah ditahan oleh Bareskrim Polri.

Polda Jatim akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus tersebut.

“Setelah kita tindak lanjuti dari korban tersebut kita dapatkan identitas, dan untuk tersangka setelah kita kembangkan bahwa tersangkanya sudah dilakukan penahanan oleh Bareskrim Polri. Dan sesegera mungkin dari Direktorat PPA PPO akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan tentunya juga kita melakukan pengembangan dugaan ada tersangka lainnya,” ungkapnya

Dalam perkara kedua ini, polisi juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan PMI yang dilapis dengan undang-undang pemberantasan TPPO dan KUHP. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.(wld/faz)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Prabowo Bertemu Xi Jinping di China, Delegasi RI Kompak Pakai Peci Hitam
• 16 jam laludetik.com
thumb
Polri Tangani 207 Laporan TPPO dalam Sepekan: 62 Korban Anak, Pulangkan 84 Orang
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Kebakaran Landa Kampung Adat Baduy, 34 Keluarga Terdampak
• 19 jam laludetik.com
thumb
Perluas Pola MBG Prasmanan, BGN Perketat Pelaksanaan demi Keamanan
• 9 jam lalujpnn.com
thumb
PP Pemuda Muhammadiyah Nilai Dasco Layak Jadi Wapres karena Diterima Semua Pihak
• 14 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.