Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) resmi menutup rangkaian kegiatannya hari ini. Selama hampir dua pekan, paviliun tersebut dikunjungi 3.651 audiens yang berasal dari 166 negara.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ary Sudijanto, mengatakan Paviliun Indonesia tidak hanya menjadi tempat diskusi, tetapi juga ruang untuk memperkuat kemitraan dan menjajaki peluang kerja sama di bidang iklim.
"Sejak tanggal 9 November hingga 20 November, Paviliun Indonesia telah berfungsi lebih dari sekadar tempat diskusi. Paviliun ini telah menjadi ruang yang dinamis di mana gagasan saling bertukar, kemitraan diperkuat, peluang dijajaki, dan aspirasi kolektif diterjemahkan menjadi visi bersama demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap iklim," kata Ary dalam sambutannya di paviliun, Jumat (20/11/2026).
"Paviliun ini juga menyambut 3.651 audiens dari 166 negara, serta menjangkau audiens internasional yang lebih luas melalui platform digital," tambahnya.
Selama penyelenggaraan COP31, Paviliun Indonesia menggelar 62 sesi dialog dengan menghadirkan 370 pembicara. Para pembicara berasal dari kalangan pakar nasional dan internasional, pembuat kebijakan, praktisi, hingga pemangku kepentingan.
Ary menyebut keterlibatan perempuan dalam rangkaian diskusi tersebut mencapai lebih dari 43 persen dari total pembicara. Selain kunjungan langsung, Paviliun Indonesia juga menjangkau audiens internasional melalui platform digital. Tercatat lebih dari 18.146 tayangan di YouTube selama kegiatan berlangsung.
Menurut Ary, capaian tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat internasional terhadap inisiatif dan kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Paviliun Indonesia juga menjadi salah satu instrumen diplomasi lunak Indonesia di forum internasional.
Dalam berbagai sesi diskusi, terdapat sejumlah pesan utama yang mengemuka. Pertama, aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan, termasuk dalam mengamankan ketahanan pangan, energi, dan mata pencaharian masyarakat.
Kedua, pendekatan berbasis ekosistem perlu didukung pendanaan yang menghargai hasil. Ary mencontohkan kemitraan di bidang kehutanan dan tata guna lahan dengan Norwegia serta sejumlah mitra lainnya.
Ketiga, integritas menjadi faktor penting untuk membangun pasar karbon sebagai bentuk kerja sama yang tepercaya. Sementara itu, ambisi penanganan perubahan iklim juga harus diikuti implementasi nyata dengan dukungan pendanaan yang memadai, terprediksi, dan mudah diakses.
Tak hanya menghasilkan diskusi, Paviliun Indonesia juga mencatat sejumlah hasil konkret melalui sesi konvensi karbon atau Carbonex yang berlangsung pada 10-19 November. Sebanyak 30 proyek karbon dari 17 pengusul dipresentasikan kepada mitra internasional.
Indonesia juga melibatkan delapan mitra melalui skema Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP). Rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan tujuh penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) serta 13 pertemuan bilateral.
Dari 13 pertemuan itu, 10 di antaranya berlangsung dalam skema ICCP dan tiga lainnya merupakan tindak lanjut proyek karbon.
"Sesi-sesi ini menghasilkan tujuh penandatanganan nota kesepahaman dan 13 pertemuan bilateral-10 di bawah ICVP dan tiga tindak lanjut proyek karbon. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut menghasilkan enam pernyataan minat dengan total 158.000 ton ekuivalen," jelasnya.
Lebih lanjut, Ary menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa dialog yang terbangun selama COP31 mulai menghasilkan kerja sama konkret. Hal itu sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra internasional terhadap pasar karbon Indonesia yang mengedepankan integritas.
"Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang dibangun melalui dialog mulai diterjemahkan menjadi kerja sama konkret, dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan global terhadap pasar karbon berintegritas tinggi milik Indonesia," ujarnya.
(azh/dek)





